Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap lembaga pemerintah dianjurkan tidak bergantung penuh terhadap infrastuktur Pusat Data Nasional (PDN) dalam pengelolaan data guna menghindari kendala saat terjadi gangguan terhadap sistem itu.

Gangguan sistem PDN pada Kamis (21/6/2024) mengakibatkan gangguan terhadap layanan keimigrasian.

Menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha, peristiwa gangguan sistem PDN berimbas kepada layanan imigrasi memperlihatkan berbagai lembaga pemerintahan sangat tergantung kepada infrastruktur itu dalam pengelolaan data.

Dia mengatakan, jika hal itu tidak dievaluasi dan melengkapi PDN dengan pengamanan yang kuat maka jika insiden seperti itu terulang bisa membahayakan negara.

Sebab jika sistem keamanan PDN tidak kuat maka jika terjadi gangguan bisa menyebabkan lumpuhnya pelayanan masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

"Masing-masing instansi pemerintah yang hosting di PDN harus membuat Bussiness Continuity Plan (BCP) yang kuat sehingga tidak bergantung 100 persen kepada infrastruktur PDN," kata Pratama dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Jumat (21/6/2024).

Pratama mengatakan, PDN yang dibangun saat ini hanya menyediakan infrastruktur saja buat menyimpan data dari masing-masing instansi pemilik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dia menyampaikan, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terkait faktor keamanan siber PDN karena pengelola tidak bisa memastikan keamanan dari aplikasi setiap SPBE, karena masih menjadi tanggung jawab dari instansi pemilik.

Pratama mengatakan, menurut Peraturan Presiden (Perpres) terkait Infrastruktur Informasi Vital (IIV) dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ketika melakukan identifikasi kebutuhan, setiap instansi juga diminta menyertakan rencana keberlangsungan layanan.

Baca juga: Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Hal itu harus dilakukan supaya pemerintah bisa mengetahui kesiapan instansi pemilik SPBE menjaga layanan masyarakat tetap berjalan dan bisa segera dipulihkan dengan cepat jika terjadi gangguan pada PDN.

Menurut Pratama, PDN yang direncanakan oleh pemerintah akan berlokasi di 4 kota. Namun, saat ini PDN yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, masih dalam proses pembangunan dan baru akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Sedangkan saat ini PDN yang digunakan masih berstatus sementara.

"Diharapkan dengan adanya kejadian ini pemerintah bisa melakukan evaluasi PDN yang dipergunakan saat ini dan meningkatkan beberapa hal yang dibutuhkan sambil menunggu PDN yang sebenarnya sudah siap untuk dipergunakan," papar Pratama.

Seperti diberitakan sebelumnya, gangguan sistem pada PDN Kemenkominfo berdampak terhadap layanan keimigrasian di seluruh Indonesia pada Kamis (20/6/2024).

Baca juga: Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Akibatnya, antrean pemeriksaan imigrasi di sejumlah bandara pun mengular dan dikeluhkan oleh warganet di media sosial X.

Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian/lembaga lainnya.

Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.

PDN juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs online pada 2023.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebutkan, ada beberapa layanan publik terdampak akibat kerusakan sistem pada PDN.

Baca juga: Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Ia mengatakan, Kemenkominfo sedang memulihkan layanan-layanan tersebut secara bertahap.

“Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan,” kata Budi, Kamis.

Pihak Kemenkominfo juga masih menelusuri penyebab terjadinya gangguan pada sistem PDN.