DPD Raih Citra Positif dari Publik, Fahira Idris: Jadi Semangat untuk Realisasikan Aspirasi Rakyat

KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas Periode Juni 2024 menempatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada posisi ketiga sebagai lembaga negara yang mendapat penilaian positif dari publik. 

Raihan citra positif DPD RI berada di angka 68,6 persen atau tertinggi ketiga setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar 89,8 persen  dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar 73,1 pesen.

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Daerah Khusus Jakarta (Dapil DKJ) Fahira Idris mengatakan, raihan citra positif DPD RI dari publik menjadi penyemangat bagi para anggota maupun bagi DPD secara kelembagaan untuk terus melakukan terobosan dalam memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi rakyat di daerah. 

“Apresiasi positif dari publik ini tentunya juga akan menjadi evaluasi bagi kami untuk terus berbenah agar benar-benar menjadi manifestasi kedaulatan rakyat,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Baca juga: Jakarta Berusia 497 Tahun, Fahira Idris: Perlu Pemimpin yang Efektif Hadapi Tantangan Kota Global

Fahira mengatakan, apresiasi positif yang diberikan publik akan menjadi catatan bagi DPD RI untuk terus mengevaluasi kinerja agar semakin prima menjalankan aspirasi dan kehendak rakyat. 

“Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang lahir dari semangat reformasi, DPD RI terus melakukan pembenahan dan penguatan agar semakin efektif menjalankan amanat rakyat,” katanya dalam siaran pers. 

Dia mengatakan, selama lima tahun terakhir, agenda memperkuat posisi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semakin progresif dan mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat.

Fahira berharap, apresiasi itu menjadikan DPR efektif dalam bertugas merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, memastikan kepentingan rakyat terwakili, serta menjaga keseimbangan kekuasaan.

Baca juga: Tercatat 80.000 Anak Main Judi Online, Fahira Idris: Ini Harus Jadi Concern Negara

Senator Jakarta itu menyebutkan, keberlanjutan sebuah negara kesatuan, seperti Indonesia, akan bisa bertahan jika kepentingan daerah yang majemuk dapat diakomodasi pemerintah pusat.

“Kedudukan DPD sebagai perwakilan territorial dalam struktur parlemen di Indonesia fundamental karena memastikan kebijakan legislasi nasional,” katanya.

Dalam hal ini, DPR berperan dalam pembagian kewenangan, pengelolaan sumber-sumber ekonomi termasuk kebijakan pembangunan nasional, serta mengedepankan kepentingan dan potensi daerah.

Untuk itu, DPD RI diharapkan terus meningkatkan kapasitas. Tidak sekadar menjadi lembaga yang berintegritas dan transparan, tetapi juga berkompeten, memiliki komunikasi dan kemampuan menyerap aspirasi yang efektif, etos kerja yang tinggi, dedikasi terhadap tugas, inovatif dan adaptif. 

Fahira menegaskan, DPD RI juga akan terus memperkuat kemampuan berkolaborasi, bekerja sama dan membangun konsensus, serta berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat.

Baca juga: Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

“Selama lima tahun terakhir atau selama dipimpin Pak La Nyalla, banyak terobosan yang dilakukan DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah,” ucapnya. 

Dia menyebutkan, setiap Anggota DPD RI turun ke daerah, rakyat begitu leluasa menyampaikan aspirasinya. 

“Mungkin ini yang menjadi salah satu faktor kenaikan apresiasi publik terhadap DPD RI. Memang pada akhirnya, efektivitas lembaga perwakilan rakyat akan tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik,” terangnya.