Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Kompas.com - 20/06/2024, 09:42 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Litbang Kompas merilis hasil survei kepemimpinan nasional yang sampelnya diambil pada periode 27 Mei-2 Juni 2024 yang menempatkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin di posisi tertinggi dalam lima tahun terakhir kepemimpinan mereka.

Manajer Litbang Kompas Totok Suryaningtyas menyampaikan, angka tersebut naik dari periode sebelumnya pada Desember 2023 yang mencapai 73,5 persen menjadi 75,6 persen.

"Pada survei periodik Kompas kali ini, Juni 2024, tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 persen, tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi yang dilakukan pada Oktober 2019," ujar Totok dalam laporan Kompas.id, Kamis (20/6/2024).

Baca juga: Cerita Warga Beli Rumah Subsidi Proyek Jokowi di Cikarang, tapi Tetangganya Cuma Satu

Totok menyampaikan, apresiasi positif juga terlihat dari ketidakpuasan yang semakin menurun secara konsisten sejak Oktober 2022.

Ia menyebutkan, ketidakpuasan terhadap Jokowi-Amin juga menjadi yang terendah, yaitu 24,4 persen saja.

"Tingkat ketidakpuasan itu bahkan tercatat paling rendah sejak survei periode kedua pemerintahan (Jokowi) dilakukan pada Oktober 2019," ujar dia.

Totok menilai, angka positif yang didapatkan Jokowi berasal dari kinerja bidang politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.


Banyak responden menyebut kinerja Jokowi di tiga bidang tersebut baik. Hanya bidang hukum yang dinilai buruk.

"Stabilitas politik yang dalam survei kali ini diapresiasi oleh 85,5 persen responden, dan bidang kesejahteraan sosial diapresiasi 82,0 persen responden, juga merupakan capaian tertinggi sejak 2019," ucap Totok.

Baca juga: Menelusuri Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang: Sedikit Penghuni, Penuh Ilalang, dan Tembok Rentan Roboh

Sementara itu, penilaian di bidang hukum, Jokowi dinilai tak mampu memberantas suap dan jual beli kasus hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Secara umum, hanya 57,4 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja pemerintah di bidang hukum, dengan angka tersebut, bidangg hukum merupakan yang terendah dari empat bidang dalam rangkaian survei ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com