Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Selain itu, prioritas paling utama bagi IKN adalah menjadikannya sebagai suatu pusat Pemerintahan dalam suatu kota yang dapat mempunyai penduduk sendiri (di luar ASN, militer, polisi), sehingga IKN menjadi kota yang benar-benar hidup, bukan kota kosong penghuni.

"Ini tantangan besar karena di Korea, Sejong City sendiri, walaupun sebelumnya sudah ada penduduk lokal, dan dengan fasilitas perkotaan yang serba hijau dan serba canggih, masih kesulitan mengumpulkan penduduk lokal. Sampai sekarang baru sekitar 350.000 warga, dengan target 500.000 di tahun 2030," tutur Dino.

Ketiga, mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini menyarankan agar IKN dibangun dengan kemampuan dan sumber daya kita sendiri.

Baca juga: Soal Temuan BPK, PUPR Akui Pasokan Material Pembangunan IKN Sempat Terhambat

Ia pun setuju dengan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Qatar baru-baru ini yang menyatakan bahwa IKN perlu dibangun dengan kemampuan sendiri.

"Mengapa? Karena status Ibu Kota berbeda dari status kota-kota lainnya di Indonesia. Ibu Kota itu berbeda sekali dari kawasan industri, atau kawasan pariwisata. Membangun Ibu Kota suatu negara itu adalah suatu proyek politik, bukan proyek ekonomi," tutur Dino.

"Sebagai pusat pemerintahan, Ibu Kota adalah simbol kedaulatan, mahkota bangsa. Karena sifatnya yang sangat strategis sebagai jantung negara, Ibu Kota harus dilindungi dari ketergantungan terhadap pihak luar. Jangan sampai dalam proses membangun Ibu Kota sendiri, kita menjadi berhutang budi terhadap bangsa lain," tegasnya.