Hindari Diskriminasi, Pemerintah Didorong Beri Insentif bagi Perusahaan yang Terapkan Cuti Sesuai UU KIA

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pemerintah untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang menerapkan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), khsususnya soal cuti hamil dan melahirkan bagi ibu.

"Dalam implementasi UU KIA (pemerintah) perlu memikirkan insentif bagi perusahaan," ujar Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani dalam keterangan tertulis, Senin (10/6/2024).

Tiasri berpandangan, insentif itu perlu diberikan kepada perusahaan supaya hak cuti yang diberikan selama 6 bulan untuk ibu melahirkan bisa diterapkan dengan baik.

Ia khawatir, ketentuan cuti melahirkan hingga 6 bulan itu malah membuat perusahaan bersikap diskriminatif saat merekrut tenaga kerja.

Baca juga: Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Tisri menyebutkan, ada kemungkinan risiko diskriminasi agar perusahaan atau pemberi kerja memilih laki-laki untuk mengurangi beban cuti yang cukup lama untuk ibu melahirkan.

"Memungkinkan risiko diskriminasi tidak langsung ketika pemberi kerja lebih memilih pekerja laki-laki dengan alasan mengurangi beban pelaksanaan undang-undang, dan daya jangkau pengawasannya lemah," kata Tiasri

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa banyak perusahaan mengambil rujukan cuti untuk ibu hamil dan melahirkan dari Undang-undang Ketenagakerjaan, sehingga penerapan UU KIA berpotensi tidak terimplementasi.

Komisioner Komnas Perempuan Satyawanti Mashudi menambahkan, UU KIA belum mengatur hak edukasi yang harus diberikan pemberi kerja agar ibu yang cuti lama setelah melahirkan bisa bekerja dengan baik setelah masa cuti selesai.

Baca juga: Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

"UU KIA belum memuat langkah afirmasi lain yang juga dibutuhkan, tentang edukasi bagi perempuan pekerja agar dapat kembali bekerja tanpa harus ketinggalan kariernya,” ujar Satyawanti.

Untuk diketahui, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (4/6/2024) lalu.

Kehadiran UU KIA diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat stunting dan menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif kepada ibu dan anak. 

Salah satu ketentuan yang tertuang dalam UU KIA adalah hak ibu untuk mendapatkan cuti melahirkan sampai 6 bulan.