Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicecar DPR soal Starlink, Menkominfo Budi Arie: Masa Kalian Takut sama Starlink?

Kompas.com - 10/06/2024, 15:17 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Menurut Budi Arie, PT Starlink Service Indonesia sejauh ini memenuhi semua syarat sesuai regulasi yang berlaku di Kominfo.

Dia memastikan Kominfo terus mengupayakan pengawasan dan pengendalian terkait Starlink yang beroperasi di Indonesia.

"Jadi kalau tahun depan dia enggak comply dengan kebijakan-kebijakan kita, ya wassalamualaikum, good bye," ucapnya.

Budi Arie menjelaskan, pemerintah tidak akan menjadikan Starlink sebagai anak emas.

Baca juga: Starlink Bisa Bikin Pertahanan Indonesia Buta dan Tuli

Semua penyelenggara internet service provider, kata dia, akan diperlakukan secara sama oleh Kominfo.

"Enggak usah khawatir Starlink. Karena data terakhir Starlink itu di AS cuma 0,2 persen dari market share di Amerika, di Kanada cuma setengah persen, di Australia juga setengah persen, dan di Selandia Baru cuma 0,8 persen pengguna Starlink Selandia Baru. Itu negara-negara yang kita lihat secara geografis kan memerlukan teknologi satelit. Jadi kenapa kita mesti takut dengan yang market share-nya bawah 1 persen," terang Budi.

Budi berharap para anggota DPR terpuaskan dengan jawaban yang dia berikan terkait Starlink.

Sembari berseloroh soal kepanjangan 'Starlink', Budi meminta anggota DPR tidak perlu takut terhadap Starlink.

"Saya pikir Starlink mudah-mudahan terpuaskan jawabannya. Nanti kalau yang lain kurang nanti kita sambil Starbuck Keliling ya," kata Budi Arie.

"Hahaha," tawa para anggota DPR.

"Saya pikir ini Starlink karena paling hot terus, saya bilang tenang saja kalian, masa takut sama Starlink?" imbuh Budi Arie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi 'Online'

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Nasional
Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Nasional
Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Nasional
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com