Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 30,6 Persen Publik Nilai Banyak Intervensi Pihak Luar di KPK

Kompas.com - 10/06/2024, 07:43 WIB
Irfan Kamil,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jejak pendapat Harian Kompas yang dilaksanakan pada 20-22 Mei 2024 menunjukan, 30,6 persen publik menanggap banyak intervensi dari pihak lain membuat pemberantasan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan lambat.

Hal ini tergambar dari jawaban responden saat ditanya terkait kelemahan yang paling menonjol dalam kinerja KPK pada periode 2019-2024.

"Banyaknya intervensi dari pihak lain sehingga pemberantasan korupsi berjalan lambat, 30,6 persen," kata peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiyarko dalam Harian Kompas, Senin (10/6/2024).

Dalam jejak pendapat ini terlihat, 21,4 persen responden berpandangan sosok pemimpin di KPK kurang tegas dalam pemberantasan korupsi menonjol dalam periode 2019-2024 ini.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 58,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja KPK

Selain itu, ada 14,6 persen publik yang menanggap kurang tajamnya aturan terkait KPK bikin kelemahan di lembaga antikorupsi itu makin menonjol.

Kemudian, ada juga yang menilai terjadi politisasi kasus-kasus korupsi sebanyak 9,9 persen dan kurangnya KPK memahami persoalan korupsi di Indonesia 9,7 persen.

Persoalan lain yang tergambar dalam jejak pendapat ini adalah pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi 4,5 persen dan lainnya 0,7 persen.

Sementara itu, 8,6 persen yang menjawab tidak tahu atas kelemahan yang paling menonjok dalam kepemimpinan KPK saat ini. Di sisi lain, sebanyak 58,6 persen responsen mangaku puas dengan kinerja KPK.

"Secara umum, puas atau tidak puaskah anda dengan kinerja KPK dalam setahun terakhir dalam pemberantasan korupsi? 58,6 persen puas," kata Vincentius.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Sebut Revisi UU KPK Hanya Tambal Sulam jika Presiden Tak Berkomitmen Berantas Korupsi

Jajak pendapat ini dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 516 responden dari 38 provinsi se-Indonesia.

Sampel pada jajak pendapat ini ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 4,32 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi. Jajak pendapat sepenuhnya dibiayai oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com