Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Luar Biasa D-8, Bahas Perkembangan Palestina

Kompas.com - 09/06/2024, 15:36 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri negara-negara berkembang yang tergabung dalam Developing-8 (D-8), Minggu (9/6/2024).

Pertemuan D-8 yang beranggotakan Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh dan Nigeria ini digelar untuk membahas mengenai perkembangan situasi di Gaza.

Retno menjelaskan, D-8 didirikan untuk memajukan perdagangan, peran dan postur di forum internasional, serta kesejahteraan masyarakat. Semua negara anggota D-8 juga merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI.

Baca juga: Menlu Retno Harap Norwegia Motori Negara Maju Dukung Keanggotaan Palestina di PBB

“Pertemuan Luar Biasa D-8 ini didasari pemikiran bahwa D-8 harus memperkuat kerja OKI untuk Palestina di tengah situasi kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza,” kata Retno.

“Negara-negara anggota D-8 tidak dapat duduk tenang dan rileks melihat genosida terus terjadi di Gaza,” ucapnya.

Menlu mengatakan, pertemuan anggota D-8 berlangsung dengan sangat terbuka. Dalam kesempatan ini, Retno pun menyampaikan beberapa pandangan dalam forum tersebut.

Pertama, Indonesia menekankan pentingnya kesatuan di antara negara-negara anggota D-8.

“Kesatuan ini sangat penting artinya agar kerja D-8 untuk membantu Palestina dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal,” kata Retno.

Kedua, kata Menlu, perdamaian abadi merupakan tujuan utama dan tujuan jangka panjang.

Ia mengatakan, perdamaian di tanah Palestina tidak akan dapat terwujud jika tidak terjadi gencatan senjata.

Baca juga: Sampaikan Inisiatif Khofifah, Prabowo: Jatim Siap Terima 1.000 Anak-Ibu Palestina untuk Dirawat di Pesantren

“Di sinilah kembali isu gencatan senjata permanen ditekankan oleh semuanya, termasuk Indonesia,” kata Menlu.

“Indonesia dari sejak awal terus menyerukan pentingnya gencatan senjata permanen secara konsisten,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga menekankan bahwa sebelum tercapainya gencatan senjata, terdapat beberapa hal yang harus terus dilakukan untuk membantu Palestina.

Pertama, negara D-8 harus terus menggunakan pengaruh agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina.

“Saya sampaikan akhir Mei lalu saya berada di Eropa, bertemu antara lain dengan Menlu Norwegia, Spanyol dan Irlanda, membahas mengenai masalah pentingnya pengakuan terhadap Palestina,” kata Retno.

“Juni ini saya akan lakukan beberapa pertemuan dengan negara-negara Eropa untuk tujuan yang sama,” ucapnya.


Kedua, lanjut Reno, Indonesia harus terus berupaya mendorong agar Palestina dapat menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Menlu mengakui, upaya Ini bukan jalan yang mudah. Tetapi Indonesia harus berupaya terus berupaya. Ia meminta D-8 harus bisa menjadi driving force dalam upaya tersebut.

Selanjutnya, negara D-8 juga harus terus menyuarakan pentingnya kelancaran bantuan atau unhindered humanitarian assistance dan mendukung kerja United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA).

UNRWA merupakan badan bentukan PBB yang menyokong berbagai bentuk bantuan untuk pengungsi Palestina.

Baca juga: Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

“Saya sampaikan Indonesia sudah beberapa kali meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA,” kata Retno.

Ia pun mendorong Indonesia untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Namun demikian, bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara anggota.

“Yang penting adalah spirit solidaritas kita,” tutur Menlu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Coklit Pemilih Pilkada Berlangsung, Bawaslu Ungkap 10 Kerawanan Prosedur

Nasional
Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

Nasional
Stafsus Klaim Jokowi Tak 'Cawe-cawe' di Pilkada Manapun

Stafsus Klaim Jokowi Tak "Cawe-cawe" di Pilkada Manapun

Nasional
Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah, Ketumnya Kan Saya

Nasional
Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Nasional
Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com