Wapres Yakin Ekonomi Syariah Tumbuh di Papua Barat Daya

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, ekonomi dan keuangan syariah bukanlah konsep yang hanya ditujukan bagi umat Islam semata.

Wapres mengatakan, praktik ini telah diterima secara luas oleh semua kalangan masyarakat lantaran sifatnya yang inklusif dan mengedepankan keadilan.

Di tatanan global, kata Wapres, negara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim justru telah meraup peluang dan keuntungan dari pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“Sebagai contoh, Brazil, Australia, dan Thailand terdepan dalam ekspor produk makanan halal,” kata Wapres dalam acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Papua Barat Daya di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Kamis (6/6/2024).

Baca juga: Wapres Kukuhkan KDEKS di Papua Barat Daya dan Dorong Optimalkan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

“Korea Selatan dan Jepang juga konsisten mengembangkan pariwisata ramah muslim, bahkan Inggris menjadikan negaranya pusat pasar keuangan Islam,” kata Wapres.

Wapres mengatakan, di dalam negeri pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Orang nomor dua di Indonesia ini optimis Indonesia bukan hanya menjadi konsumen halal terbesar, tapi juga menjadi produsen halal terbesar di dunia.

Terlebih, Wapres menilai, telah menuai manfaat ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraannya.

“Kini saatnya Provinsi Papua Barat Daya untuk menggerakkan potensi wilayah demi mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif,” kata Wapres.

Baca juga: Merauke Diharapkan Jadi Lumbung Tebu, Wapres: Melibatkan Orang Asli Papua

“Utamanya, menggandeng masyarakat lokal dan asli Papua, termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar lebih berdaya dan sejahtera,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wapres mengingatkan besarnya potensi Papua Barat Daya dalam bidang pariwisata yang dapat dieksplorasi dan dikembangkan dengan konsep syariah atau ramah muslim.

Misalnya, ada makanan halal dan tempat ibadah di rumah makan sebagaimana yang telah diterapkan oleh Korea dan Thiongkok.

“Saya telah menyaksikan sendiri kekayaan wilayah ini. Salah satunya pesona Raja Ampat, yang pernah saya kunjungi tahun 2018. Ini baru sedikit potret pariwisata Papua Barat Daya yang berkelas dunia,” tutur Wapres.

Baca juga: Wapres soal Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN: Saya Harap Pembangunan IKN Tetap Berjalan

“Jadi, wisata yang ramah muslim itu bukan disyariahkan wisatanya, bukan, tapi layanannya. Jadi, bukan kemudian dijadikan wisata muslim syariah begitu, tapi wisatanya tetap biasa, alam ataupun juga kuliner, tetapi di situ ada layanan syariahnya,” ucapnya.