Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi Tak Khawatir, Luhut Ungkap Kekesalan

Kompas.com - 06/06/2024, 07:22 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rajajoe kompak mundur dari jabatannya masing-masing.

Surat pengunduran diri keduanya telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejauh ini, belum ada alasan yang jelas mengapa Bambang dan Dhony memutuskan hengkang dari Otorita IKN.

Namun, yang pasti, Jokowi berpandangan bahwa Bambang dan Dhony mundur karena alasan pribadi.

Meski demikian, muncul anggapan bahwa Bambang dan Dhony gagal memenuhi target bagi IKN di tahun 2024 ini.

Selain itu, timbul pula kekhawatiran mengenai potensi investor asing kabur dari IKN karena pengunduran diri ini.

Terkait posisi Bambang Susantono, dirinya kini diminta untuk terlibat dalam urusan internasional terkait IKN.

Luhut ungkap kekesalan

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Raker yang juga diikuti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut membahas rencana kerja dan anggaran tiga Kemenko pada 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Raker yang juga diikuti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut membahas rencana kerja dan anggaran tiga Kemenko pada 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait mundurnya Bambang Susantono dari Kepala Otorita IKN. Ia juga mengungkap kekesalan terhadap kinerja Bambang. 

Menurutnya, dengan kewenangan yang dimiliki dan didukung oleh UU, Bambang Susantono seharusnya bisa menjalankan tugasnya untuk mempercepat pembangunan IKN.

Namun, kata Luhut, Bambang tidak berani mengambil keputusan terkait masalah pembebasan lahan.

Luhut pun menyampaikan kekesalannya kepada Bambang.

"Tapi lu sudah punya kewenangan semua, ya lakuin dong. Saya kesal aja lihatnya begitu," ujar Luhut di Jakarta (4/6/2024).

Baca juga: Luhut Sebut Sempat Kesal Tak Bisa Ambil Keputusan soal Kepala Otorita IKN Mundur

Sebut pimpinan IKN bermasalah

Di sisi lain, Luhut menegaskan tidak ada masalah terkait progres pembangunan IKN. Menurutnya, yang bermasalah adalah pimpinan yang sempat mengurus IKN.

"IKN itu tidak ada masalah, yang masalah yang jadi pimpinannya. Jadi kalau orang bilang tidak ada investasi pembangunan, semua jalan, yang lambat sana-sini ya biasalah," ujar Luhut dalam rapat bersama Banggar DPR, Senayan, Jakarta Rabu (5/6/2024). 

Luhut menjelaskan, banyak masalah di IKN yang terjadi di masa lalu, dan kini sudah diselesaikan.

Baca juga: Luhut: IKN Tidak Ada Masalah, yang Masalah Pimpinannya

Secara keseluruhan, dia meyakini tidak ada masalah yang berarti terkait pembangunan IKN.

"Apalagi sekarang pelaksana tugasnya Pak Menteri PUPR, beliau sangat tepat. Kami membantu dari pembebasan tanah yang 2.000 hektar lebih kurang bermasalah," tuturnya.

"Tapi saya kira dengan bank tanah juga kita kerja samakan. Dan saya melihat overall bisa terselesaikan. Karena semua saya lihat bekerja secara tepat," imbuh Luhut.

Kata Luhut, lebih baik mundur

Luhut mengungkapkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) harus berani membuat keputusan karena memiliki kewenangan sangat luas.

"Semua itu Kepala OIKN punya kewenangan yang sangat luas untuk menyelesaikan masalah, tinggal keberanian untuk membuat keputusan," ujar Luhut di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (5/6/2024).

Luhut membantah bahwa pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN sebelumnya akibat masalah lahan di IKN.

"Tidak ada itu. Pembebasan lahan itu saya sudah pimpin rapatnya, tinggal dieksekusi saja. Eksekusi saja tidak bisa, ya bagaimana," kata dia.

Luhut mengatakan bahwa pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN merupakan hal biasa.

Baca juga: Kepala IKN Mundur, Luhut: Kalau Merasa Tak Bisa Laksanakan Tugas, Ya Mundur

"Ya biasa dia mundur, dia kalau merasa tidak bisa melaksanakan tugasnya, ya dia mundur," ujarnya.

Jokowi tak khawatir investor asing kabur

Presiden Joko Widodo saat meninjau lapangan lokasi Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di depan Istana Negara Nusantara, kawasan IKN, Kalimantan Timur pada Rabu (5/6/2024).Dok. Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat meninjau lapangan lokasi Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di depan Istana Negara Nusantara, kawasan IKN, Kalimantan Timur pada Rabu (5/6/2024).
Presiden Joko Widodo mengaku, tak khawatir mundurnya Bambang Susantono Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Nusantara (IKN), bakal mengganggu masuknya investasi asing.

Sebab menurutnya saat ini tidak ada masalah dengan investasi yang masuk.

"Enggak, enggak (tidak khawatir berdampak ke investor asing)," ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan di depan lokasi pembangunan Istana Negara Nusantara, kawasan IKN, Kalimantan Timur, sebagaimana dilansir keterangan resmi pada Rabu (5/6/2024).

Baca juga: Jokowi Tak Khawatir Mundurnya Kepala Otorita Ganggu Investasi Asing di IKN

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkap, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur karena alasan pribadi. 

Dia juga mengungkap, Bambang sudah diberi tugas baru. 

"Untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN," lanjutnya.

Jokowi menyebut posisi baru itu cocok untuk Bambang karena pengalamannya di kancah internasional.

"Karena memang pengalaman beliau di internasional, kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi kebaikan negara," tegas Jokowi.

"Endak ada. Endak ada (tidak ada masalah)," tegasnya.

Bisa bikin pemerintah Prabowo terdampak

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe bisa berdampak secara politis kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jamiluddin meyakini investor pasti akan semakin tidak percaya dengan pembangunan IKN.

"Iya, kalau dilihat secara politis. Sebab, mundurnya dua petinggi IKN itu akan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan Joko Widodo," ujar Jamiluddin kepada Kompas.com, Selasa (4/6/2024).

"Makin memudarnya kepercayaan itu bisa saja datang dari investor. Kelompok ini akan semakin tidak percaya atas pembangunan IKN," sambungnya.

Baca juga: Mundurnya Kepala Otorita IKN Dinilai Turunkan Kepercayaan Investor, Pemerintahan Prabowo Bisa Terdampak

Menurut Jamiluddin, investor akan melihat betapa tidak pedulinya masyarakat Indonesia terhadap IKN.

Jika hal tersebut sampai terjadi, maka bisa saja investor semakin tidak percaya untuk berinvestasi di IKN.

Jamiluddin menilai mundurnya dua petinggi Otorita IKN itu juga berdampak kepada pemerintahan Prabowo Subianto yang akan menjabat di periode berikutnya.

"Hal itu tentunya dapat berpengaruh terhadap pemerintahan Prabowo. Baginya, bisa saja IKN menjadi simalakama," ucap Jamiluddin.

Terima kasih Bambang Susantono

Sementara itu, Bambang Susantono mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam membangun IKN.

Ucapan terima kasih khusus dia sampaikan untuk warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, terutama warga di wilayah Kecamatan Sepaku, di mana Bambang telah menjadi bagian darinya.

Baca juga: Bambang Susantono Pamit dan Ucapkan Terima Kasih Usai Tak Lagi Jabat Kepala OIKN

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak baik masyarakat dan komunitas lokal, nasional, internasional, seluruh jajaran Kementerian dan lembaga pemerintah, rekan-rekan civil society, lembaga multilateral dan bilateral, serta para investor dan pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri," tutur Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (3/6/2024).

Hingga kini belum ada penjelasan dari Bambang terkait alasannya mengundurkan diri dari jabatan Kepala OIKN. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com