Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pembangunan Ibu Kota Nusantara bakal membuat pemerintahan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi saling menyandera anggaran.

Alasannya, kondisi keuangan IKN tidak begitu baik dan sejauh ini hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga bakal menjadi beban apabila ketergantungan terhadap APBN berlangsung lama.

“Siapa yang terbebani? Yang akan terbebani adalah pemerintahan yang baru, pembayar pajak,” kata Bhima, Rabu (5/6/2024), dikutip dari YouTube Sahabat Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Karena sekarang anggarannya defisit ditargetkan naik signifikan tahun depan, itu kan artinya ada beban,” imbuh dia.

Baca juga: Jatam Ungkap Nasib Warga Terdampak IKN: Tanahnya Dibeli Paksa, Kuburan Digusur, Kolong Rumah Dipatok

Bhima menyebutkan, karena beban pembangunan IKN, program yang dijanjikan Prabowo seperti makan siang gratis atau bergizi bakal sulit direalisasikan.

Belum lagi, Prabowo juga ingin melanjutkan program hilirisasi era Jokowi yang juga membutuhkan dana.

Sementara, itu, pembangunan IKN menjadi warisan sekaligus dibebankan kepada Menteri Keuangan selanjutnya yang bisa mengganggu realisasi kampanye-kampanye Prabowo.

“Jadi ini saya kira saling menyandera dari sisi anggaran,” tutur Bhima.

Bhima juga menyebutkan, mundurnya kepala dan wakil kepala Otorita IKN secara bersamaan menunjukkan indikasi kondisi keuangan IKN sedang mengalami permasalahan serius.

Ia mengatakan, pengunduran diri itu memberikan sinyal kepada para investor meski Jokowi sudah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas kepala Otorita IKN.

Baca juga: Jokowi Kembali Tinjau Lapangan Lokasi Upacara 17 Agustus di IKN, Begini Perkembangannya

“Investor yang mau masuk atau sudah masuk di IKN untuk melakukan evaluasi ulang,” kata Bhima.

Sebelumnya, pihak Istana mengumumkan bahwa Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari posisi kepala dan wakil kepala Otorita IKN.

Jokowi mengatakan, Bambang dan Dhony mengundurkan diri karena alasan pribadi.

"Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Dhony karena alasannya alasan pribadi," ujar Jokowi di IKN, Rabu.