Kemendagri: Pilkada 2024 Jadi Pemilu Terbesar dalam Sejarah di Muka Bumi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 akan menjadi tantangan tersendiri untuk semua elemen bangsa.

Sebab, pemungutan suara bakal digelar pada hari yang sama untuk 37 provinsi (minus DI Yogyakarta), 415 kabupaten (minus Kabupaten Kepulauan Seribu di DKI Jakarta), dan 93 kota (minus 5 kota administratif di DKI Jakarta).

"Ini adalah pemilihan umum terbesar di muka bumi dalam sejarah," kata tenaga ahli Mendagri, Suhajar Diantoro, dalam diskusi bertajuk "Pilkada Damai 2024: Membangun Pilkada Sukses, Aman, Partisipatif" yang dihelat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu (5/6/2024).

"Jadi, kalau mau pecah rekor, pecah rekor sekalian," ucap dia.

Baca juga: Pilkada 2024: Pemerintah Anggarkan Rp 1,2 Triliun untuk TNI-Polri, Realisasi Masih Minim

Suhajar optimistis Indonesia dapat melangsungkan pilkada serentak ini dengan baik.

Ia menyinggung pelaksanaan pilkada serentak yang mulai digelar secara parsial sejak 2015, disusul Pilkada 2018.

Pilkada 2020 bahkan juga digelar serentak untuk sejumlah wilayah meskipun berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Suhajar menegaskan, pembiayaan Pilkada Serentak 2024 sudah direncanakan jauh-jauh hari dan saat ini relatif sudah beres.

Pemerintah daerah diminta menyiapkan anggaran pilkada serentak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.

Saat ini, hampir seluruh pemerintah daerah telah meneken naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU dan Bawaslu/Panwaslu masing-masing.

Dari segi pengamanan, pemerintah juga menyiapkan dukungan pengamanan dengan anggaran Rp 1,27 triliun untuk TNI dan Polri, meskipun realisasinya masih rendah.

Baca juga: KPU Ajukan Konsep Debat Pilkada Bali Duduk Bersila dan Tanpa Dihadiri Pendukung

Suhajar mengakui, situasi keamanan menjadi perhatian khusus lantaran eskalasi konflik umumnya lebih tinggi pada pilkada.

Sebelumnya, ketika pilkada belum seluruhnya serentak, kepolisian masih dapat mengirim perbantuan personel untuk wilayah-wilayah yang potensi konfliknya lebih tinggi.

"Misalnya di kabupaten ini ada pilkada, maka polres di kabupaten lain akan membantu stand by kalau dibutuhkan. Sekarang enggak, maka semua polisi akan ada di tempatnya masing-masing, maka (yang dikirim untuk perbantuan) brimob atau yang lain ya," ucap Suhajar.

Ia mengatakan bahwa pada dasarnya pengamanan pilkada masih dipegang oleh kepolisian dengan jutaan personel satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) dan satuan polisi pamong praja (satpol PP) siap untuk perbantuan keamanan.

"Jadi 1 polisi akan membawahi beberapa satlinmas," kata Suhajar.

Berdasarkan data Kemendagri, total ada 1.224.990 anggota satlinmas yang tersebar di seluruh penjuru negeri.

Baca juga: ASN Terancam Turun Pangkat jika Tak Netral pada Pilkada 2024

Akan tetapi, sekitar separuhnya terkonsentrasi di Pulau Jawa, utamanya Jabodetabek dan Jawa Barat.

Sementara itu, jumlah anggota satpol PP yang saat ini tercatat mencapai 105.872 personel, dengan 29.895 di antaranya berstatus PNS.

Namun demikian, ia optimistis bahwa situasi keamanan pada Pilkada Serentak 2024 tetap kondusif.

Pengalaman pada Pemilu 2024 yang digelar serentak untuk tingkat nasional dianggap sebagai pengalaman berarti

"Di mana daerah rawan baru di sana barangkali penangananya lebih tinggi intensitasnya. Kalau bantuan di lapangan, pengamanan di TPS, satlinmas kita ada 1,2 juta orang, bisa diback-up oleh satpol PP 105 ribu orang," ucap Suhajar.

Baca juga: Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

KPU masing-masing daerah akan menetapkan pasangan calon kepala daerah di setiap wilayah per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 nantinya bakal berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.