Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Kompas.com - 30/05/2024, 16:36 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta TNI dan Polri mempersiapkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam membantu distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Papua.

Perintah itu disampaikan Hadi setelah memberikan pengarahan terkait kesiapan pengamanan tahapan pilkada serentak wilayah Papua di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Cenderawasih, Jayapura, Kamis (30/5/2024).

“Saya sampaikan pesan kepada TNI-Polri untuk mendukung proses pengiriman logistik,” kata Hadi.

“Karena kita lihat Papua ini, kita lihat secara geografis wilayahnya juga begitu berat dan secara demografis masyarakat tersebar di wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Menko Polhukam.

Baca juga: Menko Polhukam Ingatkan ASN, TNI, dan Polri Harus Netral dalam Pilkada

Hadi mengatakan, pesawat CN milik TNI AU akan membantu proses distribusi logistik pilkada di Papua.

“Bisa juga diperbantukan (pesawat) Hercules dan Boeing-737,” kata Hadi.

TNI AL juga akan mengerahkan dua kapal perang mereka membantu distribusi logistik.

Hadi juga meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya di Papua.

Berdasarkan data intelijen, tingkat kerawanan pelaksanaan pilkada serentak cenderung menengah-tinggi, lebih besar dibanding kerawanan pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang cenderung kecil-menengah.

“Saya minta aparat intelijen harus benar-benar memperhatikan secara detail,” tutur Hadi.

Baca juga: MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

Hadi juga menyebutkan bahwa kekuatan organik TNI-Polri sudah terbagi.

“Kekuatan kita sudah terbagi rata, tidak mungkin kita minta bantuan lagi. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa nantinya akan ada bantuan-bantuan dari wilayah lain. Seandainya bisa dibantu, tapi tidak bisa cepat karena keterbatasan transportasi," kata Hadi.

Berdasarkan data Staf Operasi (Sops) TNI, wilayah Papua termasuk kategori kerawanan tinggi dalam pilkada.

Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 menunjukkan, wilayah yang keamanannya rawan berada di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan wilayah lainnya berstatus keamanan sedang.

“Masih terdapat aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di beberapa tempat di wilayah Papua, seperti di Kabupaten Puncak, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Maybrat," kata Hadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi 'Online'

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Nasional
Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Nasional
Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Demokrat Anggap Ridwan Kamil Cocok Masuk Jakarta, Ungkit Jokowi dari Solo

Nasional
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

PDI-P Nilai Pintu Koalisi Masih Terbuka Meski PKS Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com