Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Kompas.com - 30/05/2024, 16:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK berani mencoret kandidat yang dianggap mempunya rekam jejak bermasalah.

Yudi menyatakan, dia tidak meragukan rekam jejak dan keahlian 9 Pansel Capim KPK yang telah diumumkan pihak Istana. Namun, kata Yudi, mereka harus menyeleksi calon pimpinan untuk lembaga yang saat ini sedang tidak dalam kondisi baik.

“Masalah korupsi dan krisis integritas yang melanda KPK dan kontroversi yang lebih banyak dibanding prestasi memberantas korupsi membuat kepercayaan publik menurun drastis,” kata Yudi dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2024).

Menurut Yudi, KPK membutuhkan sosok pimpinan yang tidak membuat masalah baru ketika menjabat. Dia juga menegaskan integritas menjadi syarat utama seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah itu.

Baca juga: Profil Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP yang Ditunjuk Jadi Ketua Pansel Capim KPK


Kemudian, kata Yudi, KPK juga membutuhkan pimpinan yang bisa meningkatkan kepercayaan publik serta bisa meningkatkan kerja lembaga dalam memberantas korupsi,

“Ketika ada yang mendaftar merupakan orang yang bermasalah, mendapat reaksi negatif publik, dan rekam jejaknya buruk,” tuturnya.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK tersebut mengatakan, tanpa keberanian mencoret Capim KPK yang bermasalah, pekerjaan Pansel hanya seperti membubuhkan stempel.

Yudi mengingatkan tindakan Pansel Capim KPK periode 2019 yang meloloskan Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK.

Baca juga: Pansel Capim KPK Segera Bekerja, Masa Tugas Hingga 20 Desember 2024

Padahal, masyarakat sipil hingga KPK sendiri telah mengingatkan riwayat Firli yang bermasalah ketika menjabat Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Saat ini, Firli tersandung kasus korupsi dugaan pemerasan, gratifikasi, dan suap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Harus menjadi pelajaran pansel kali ini untuk memilih 10 orang yang terbaik sebelum dipilih DPR,” ujar Yudi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan 9 nama anggota Pansel Capim KPK.

Baca juga: Istana Umumkan Susunan Pansel Capim KPK, Yusuf Ateh Jadi Ketua

Mereka adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh yang duduk sebagai ketua.

Kemudian, wakil ketua Pansel Capim KPK Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria.

Lalu, Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana; Komisaris PT PLN, Nawa Nely; dan Komisaris PT Inalum, Ahmad Erani Yustika.

Kemudian, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ambeg Paramarta; guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas; Deputy Director Eksekutif Transparency International (TI) Indonesia, Rezki Sri Wibowo, dan kriminolog Universitas Brawijaya Taufik Rachman.

Baca juga: Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

"Tadi Pak Presiden kan sudah menyatakan bahwa Pak presiden sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan pansel KPK. Jadi memang benar bapak presiden sudah menandatangani," ujar Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com