Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Kompas.com - 28/05/2024, 19:49 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengalaman politik Megawati Soekarnoputri dianggap menjadi salah satu alasan para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memilih tetap mendukungnya melanjutkan kepemimpinan partai di masa mendatang.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Selasa (28/5/2024), Megawati sudah kenyang dengan pengalaman sebagai politikus dengan posisi di luar dan dalam pemerintahan dan membawa partai tetap bertahan.

"Karena enggak gampang untuk berada di luar kekuasaan dengan segala macam dan konsekuensinya," kata Agung.

Akan tetapi, kata Agung, PDI-P sudah harus mempersiapkan diri buat mencari sosok pengganti Megawati karena mereka tidak bisa selamanya bertumpu dengan sosok anak Ir. Soekarno itu sebagai pemimpin partau dan pemersatu kader.

Baca juga: Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...


"Apakah ketika bukan ibu Mega pemimpinnya tradisi semacam ini bisa terus terjaga? Misalnya mbak Puan atau mas Prananda, kita kan enggak tahu," ucap Agung.

"Otomatis ibu Mega mungkin pilihan paling rasional yang saya lihat," lanjut Agung.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P seluruh Indonesia meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI-P pada periode 2025-2030.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat membacakan rekomendasi eksternal dalam penutupan rakernas kelima PDI-P, Minggu (26/5/2024).

Baca juga: Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Permintaan DPD itu merupakan poin ke-17 dalam rekomendasi eksternal rakernas.

"17. Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," kata Puan di lokasi rakernas, Ancol, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com