Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Kompas.com - 25/05/2024, 10:24 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus untuk mengurusi program makan bergizi gratis.

"Kita sedang pikirkan, apakah itu (program makan bergizi gratis) perlu kementerian khusus atau cukup badan saja. Yang penting adalah skemanya, sistemnya, sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat," ujar Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Pertimbangan untuk membentuk kementerian khusus itu muncul demi menghindari potensi kebocoran anggaran program tersebut.

"Ada fenomena sebagai anak bangsa bahwa sadar semua terjadi banyak kebocoran di bangsa kita. Nah, ini sekarang bagaimana kita membuat skema dengan efisien dengan baik, tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita," tutur dia. 

Baca juga: Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Prabowo melanjutkan, terkait pembagian susu gratis bagi anak-anak di seluruh Indonesia, akan dijalankan sesuai tipologi daerah masing-masing.

Ia mencontohkan salah satu daerah di Maluku Barat Daya, yakni Pulau Moa yang kerap memproduksi air susu dari kerbau.

Sehingga tidak sulit untuk mendapat produksi susu yang dapat dijangkau anak-anak di wilayah Moa.

"Dan masalah susu ya. Kita akan lihat ternyata tergantung daerahnya sebagai contoh Maluku Barat Daya, Pulau Moa, mereka itu banyak kerbau susu, kerbau di sana ada, cukup susu kerbau. Ada juga daerah-daerah yang banyak kambing etawa, bisa dapat susu kambing dan ini kita harus lihat," kata Prabowo.

Sedangkan di daerah lain yang sulit mendapatkan sumber susu, akan difokuskan dengan pemerataan pembagian bahan pangan bergizi lain, misalnya ikan dan telur. 

Baca juga: Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

"Kalau lihat protein yang ada di susu, ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur itu lebih baik daripada susu. Para pakar cerita kepada saya dan telur kita jatuhnya bisa lebih murah bahwa di suatu daerah susu itu terlalu mahal ya kita konsentrasi kepada telur, kepada ikan, dan sebagainya," papar dia.

Maka dari itu, Prabowo menekankan bahwa pembagian makanan bergizi dan juga susu gratis kepada anak-anak di Indonesia akan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tipologi daerah masing-masing.

"Jadi, kita harus menyesuaikan rencana kita dengan tipologi dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Kita jangan satu pola disamaratakan di Indonesia, ada daerah pegunungan, ada daerah pesisir, ada pulau. Jadi, kita harus selalu fleksibel, yang penting anak-anak kita dapat makanan bergizi. Saya kira itu tujuan kita," imbuh Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com