Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Kompas.com - 23/05/2024, 06:21 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

Hasto singgung soal demokrasi, hukum, dan Pemilu 2024

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tidak menjawab dengan gamblang saat ditanya alasan tidak diundangnya Jokowi ke Rakernas PDI-P ke-5.

Hasto hanya menegaskan bahwa pihaknya hanya mengundang orang-orang yang memiliki semangat menegakkan demokrasi dan hukum.

Menurut Hasto, Rakernas kali ini diadakan dalam momentum semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Dia pun sempat menyinggung soal Pemilu 2024.

"Dan itu terekam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa yang menjadi dasar PDI-P mengundang figur yang akan datang ke Rakernas kali ini, yakni yang memiliki semangat menjaga hukum.

"Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ujar Hasto.

Tanggapan Jokowi

Saat dikonfirmasi terkait dirinya tidak diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi menyebut, sebaiknya keputusan soal undangan itu ditanyakan langsung kepada pihak yang mengundang atau PDI-P.

"Ditanyakan (ke) yang mengundang. Jangan (tanya) saya," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers posko pengungsian Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) pada 23 Mei 2024.

Namun, dalam kesempatan itu, Jokowi sempat menyinggung soal hubungannya dengan Puan Maharani.

"Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Mbak Puan," katanya.

Baca juga: Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Diketahui, Jokowi dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bertemu sebelum Gala Dinner Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 di Bali pada 19 Mei 2024.

Saat itu, Presiden Jokowi menghampiri Puan. Padahal, ketika menyambut para delegasi asing, dia tetap berdiri di tempatnya.

Tidak dianggap bagian PDI-P

Sebagai informasi, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan, Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada 22 April 2024.

Sikap Presiden Jokowi selama pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dinilai berbeda dengan PDI-P yang telah membesarkannya.

Jokowi diduga kuat mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Diketahui, PDI-P bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Hanura mengusung pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

Baca juga: Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

Nasional
Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com