Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Rekonsiliasi nasional dan koalisi besar

Prabowo Subianto memang terang-terangan mengajak kubu yang berseberangan dengannya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 untuk bergabung dalam pemerintahannya kelak.

Dia diketahui sudah menyambangi dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Surya Paloh bersama Nasdem diketahui mengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

Setelah itu, Prabowo juga menyambangi dan bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sekaligus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.

Kepada Surya Paloh dan Muhaimin, Prabowo terang-terangan mengajak untuk bergabung dalam pemerintahan.

Baca juga: Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Dari pertemuan tersebut, Nasdem dan PKB memberikan sinyal bakal merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain Nasdem dan PKB, kubu Prabowo-Gibran juga menjalin komunikasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani juga pernah mengatakan, Prabowo dan Gibran akan berupaya membangun koalisi besar demi memajukan Indonesia secara bersama-sama.

"Kita akan terus membangun koalisi besar dengan berbagai macam partai politik yang ada di Senayan dan komunikasi itu sekarang sudah berlangsung," kata Ahmad Muzani pada 21 Maret 2024, dikutip dari Antaranews.

Menurut Muzani, koalisi besar sangat ideal untuk mendampingi kepemimpinan Prabowo-Gibran lantaran banyak program besar yang akan dijalankan demi kepentingan rakyat.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan