Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Kompas.com - 02/05/2024, 05:50 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan (PDI-P) telah menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi kader partai tersebut.

Alasan utamanya ialah karena Jokowi diduga kuat mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Saat Pemilu Presiden 2024.

Adapun PDI-P adalah pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Walhasil, PDI-P menganggap status Jokowi sekaligus Gibran telah selesai dari PDI-P.

Bahkan, PDI-P juga merasa Jokowi dan Gibran tidak perlu mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Baca juga: Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Melihat Jokowi yang sudah tak lagi dianggap sebagai kader PDI-P, setidaknya ada dua partai yang 'berebut' Jokowi.

Kedua partai yang dimaksud ialah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Golkar menganggap Jokowi sebagai bagian dari keluarga besar, sedangkan PAN mengklaim diri mereka sebagai rumah Jokowi.

Jokowi berterima kasih

Merespons Komaruddin, Jokowi hanya tersenyum tipis dan memberikan jawaban singkat saat ditanya wartawan pada sesi tanya jawab setelah Rakernas Kesehatan Nasional 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/4/2024).

Baca juga: Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

"Ya, terima kasih," ujar Jokowi masih sambil tersenyum.

Kepala Negara memilih untuk tidak menambahkan pernyataan lain setelah itu.

Ia langsung beranjak dari lokasi tanya jawab.

Sinyal Jokowi pindah partai

Di sisi lain, Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi mengungkap adanya kemungkinan Jokowi akan berlabuh ke salah satu partai politik (parpol).

"Enggak apa-apa (disebut sudah bukan kader). Asik-asik saja. Kalau kata sana enggak, ya sudah. Kita apa saja. Toh mengabdi di republik ada tempatnya," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Baca juga: Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

"Ya tunggu saja (akan merapat ke parpol lain). Kalau sekarang dibocorin kurang seru," lanjutnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal apakah Jokowi akan berlabuh ke parpol yang identik dengan warna kuning, Budi Arie enggan menanggapi.

Ia tetap meminta agar publik menunggu.

"Tunggu saja, tunggu," katanya.

Bagian dari keluarga besar Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (23/4/2024).KOMPAS.com/Yohana Indah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (23/4/2024).
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Jokowi dan Gibran sudah masuk ke keluarga besar Golkar.

Sebab, kata dia, Jokowo dekat dengan Golkar, sedangkan Gibran merupakan sosok yang direkomendasikan Golkar melalui Rapimnas resmi.

"Bahwa Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme rapimnas resmi," ujar Airlangga di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Baca juga: Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

"Jadi, bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja," kata dia.

Airlangga menyampaikan, Golkar selalu terbuka terhadap kader terbaik bangsa.

Dia menyebut, Jokowi merupakan kader terbaik bangsa yang sudah dua periode bersama Golkar.

"Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar di dalam dua periode Beliau," tutur Airlangga.

PAN juga anggap Jokowi sebagai keluarga

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Jokowi dan Gibran tak perlu repot-repot mencari parpol baru.

Ia mengisyaratkan bahwa PAN terbuka bagi Jokowi maupun Gibran.

Baca juga: PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

"Jadi Pak Jokowi, Mas Gibran enggak usah repot-repot lah. Kan sudah berkali-kali (disampaikan), keluarga Pak Jokowi keluarga PAN, PAN keluarganya Pak Jokowi. Jadi sudah jelas," ujar Zulkifli di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

"Enggak usah kesana-kemari. Ngapain. Sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional," tegasnya.

Persilakan

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mempersilakan Partai Golkar untuk menampung Jokowi dan Gibran.

"Oh iya, silakan (Golkar terima Jokowi dan Gibran)," kata Djarot ditemui di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI-P ini lantas menyebutkan partainya memiliki tolok ukur sendiri, yakni ideologi. PDI-P menurut Djarot, adalah partai yang memiliki ideologi Pancasila dan menjunjung Konstitusi.

Baca juga: Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

"(PDI-P) Kami bukan sekadar partai elektoral. Partai kita itu menyatu dengan keinginan rakyat, kehendak rakyat," ujar dia.

Ia mengeklaim bahwa partainya bukan lah partai yang mengejar kekuasaan, melainkan memperjuangkan hak rakyat.

PDI-P tak akan tarik menteri

Menanggapi kondisi ini, PDI-P memastikan tak akan menarik menteri-menterinya dari kabinet Jokowi. Politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno menyatakan, partainya akan terus mendukung pemerintahan Jokowi hingga tuntas pada Oktober mendatang.

Hendrawan beralasan, pihaknya tak bisa mencabut begitu saja dukungan bagi pemerintahan Jokowi karena itu merupakan amanat Rapat Kerja Nasional IV PDI-P.

Baca juga: Megawati Ungkap Alasan Tak Tarik Menteri PDI-P: Ingin Pemerintahan Jokowi Selesai dengan Baik

"Secara implisit, demikian (terus dukung pemerintahan Jokowi). Ini merupakan bagian dari Rekomendasi Rakernas IV PDI-P, 29 September sampai 1 Oktober 2023, butir 9," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Jumat (26/4/2024).

Lebih jauh, Hendrawan enggan ambil pusing soal banyaknya pandangan dan penilaian terhadap PDI-P usai Pilpres 2024.

Dia menilai pandangan dan penilaian itu sebagai dinamika politik belaka.

Golkar tempat nyaman


Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, terbuka peluang bagi Jokowi berganti haluan ke Partai Golkar.

Dari sejumlah partai politik pendukung Jokowi saat ini, kata Adi, Golkar paling memungkinkan menjadi labuhan baru bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Golkar partai besar tampat paling nyaman untuk berlindung di kemudian hari setelah Jokowi tak lagi jadi Presiden,” kata Adi kepada Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Sebabnya, pertama, Golkar merupakan partai politik tua dengan massa pendukung besar.

Baca juga: Pengamat: Golkar Partai Besar, Tempat Ternyaman buat Jokowi Pindah Haluan Usai Tak Jadi Presiden

Kedua, Golkar tak memiliki figur sentral. Dengan situasi tersebut, Jokowi bisa menjadi tokoh besar di partai.

Berbeda dengan Partai Gerindra, misalnya, sulit buat Jokowi bergabung lantaran partai berlambang garuda itu memiliki Prabowo Subianto, sang ketua umum, sebagai figur sentral.

“Kalau di Golkar, aura Jokowi masih terlihat kuat meski sudah tak lagi jadi Presiden karena di Golkar sejauh ini tak ada figur sentral,” ujar Adi.

Adi menilai, kemungkinan Jokowi bergabung ke Golkar bergantung pada dua hal. Pertama, apakah Jokowi berkeinginan. Kedua, apakah Golkar bersedia menerima Jokowi atau tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

Nasional
Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Nasional
Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com