Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Kompas.com - 25/04/2024, 07:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024) kemarin.

Meski masih ada jeda waktu sekitar enam bulan hingga dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang, pergantian kekuasaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Prabowo dinilai tak perlu transisi secara khusus.

Presiden Joko Widodo menyatakan, jajarannya tidak membentuk tim transisi untuk menyiapkan pergantian pemerintahan, cukup memastikan pergantian tersebut berjalan mulus dan baik.

Baca juga: Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

"Endak, endak, endak (tidak ada tim transisi). Kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden dan wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara pun memberikan tanggapan serta pesan-pesannya Prabowo-Gibran yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun mendatang.

Presiden Jokowi meminta agar Prabowo dan Gibran segera mempersiapkan diri untuk langsung bekerja setelah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Baca juga: Petuah Jokowi-Maruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

"Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah, kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan (Presiden dan Wakil Presiden terpilih)," katanya.

"Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan, untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja," lanjut Jokowi.

Senada dengan Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga berpandangan tidak perlu ada transisi khusus karena ia yakin Prabowo bakal melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi.

"Saya pikir karena pemerintahan Pak Prabowo ini melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, kami, saya kira tentu tidak perlu lagi ada transisi," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Bandung, Rabu.

Dengan demikian, menurut Ma'ruf, pergantian kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo akan berjalan secara otomatis.

Apalagi, Jokowi sudah sering melibatkan Menteri Pertahanan tersebut dalam beberapa sidang kabinet.

"Artinya perpindahannya itu secara otomatis di beberapa sidang kabinet, kebetulan Pak Prabowo ikut sudah ikut sudah beberapa kali sehingga menurut saya tidak perlu ada transisi lagi," kata Ma'ruf.

Baca juga: Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Pada Maret 2024 lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa Prabowo belum terpikir untuk membentuk tim transisi.

Pasalnya, sama seperti yang dikatakan Ma'ruf, pemerintahan Prabowo-Gibran nanti berkomitmen melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf.

"Yang saya pahami, Pak Prabowo belum berpikir untuk perlunya, tim transisi sebagai sebuah cara untuk transisikan sebuah kekuasaan dari yang lama ke yang baru. Karena menurut beliau, ini kan keberlanjutan," kata Muzani.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, salah satu pengusung Prabowo, juga menyatakan tidak ada tim transisi untuk mempersiapkan peralihan kekuasaan.

Baca juga: Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Menurut Zulhas, sapaan akrabnya, Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan akan langsung bekerja setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih.

Menurut dia, situasi ini berbeda ketika Jokowi membentuk tim transisi pada 2014 lalu sebagai jembatan antara pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan yang baru.

"Enggak ada lagi (tim transisi). Jadi nanti, sekarang sudah mulai kok. Pak Prabowo sudah mulai bekerja kan. Setiap rapat apa pun Pak Prabowo sudah ikut. Rapat di Istana, Pak Prabowo ikut sudah. Jadi nanti lanjut langsung," ujar Zulkifli di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Partai koalisi Prabowo-Gibran, Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.Antara Foto/Aprillio Akbar Partai koalisi Prabowo-Gibran, Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Pembentukan tim transisi pada peralihan kekuasaan dipelopori oleh Jokowi ketika terpilih sebagai presiden 10 tahun yang lalu.

Ketika itu, Jokowi menyebutkan ada sejumlah fungsi yang dimiliki tim transisi untuk membantu peralihan kekuasaan secara mulus.

Pertama, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden, misalnya struktur kabinet dan lain-lain.

Kedua, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi yang tertuang dalam Sembilan Program Nyata Jokowi-JK atau Nawacita misalnya Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Nasional
Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku 'Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste'

Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku "Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste"

Nasional
Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Nasional
Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Nasional
2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

Nasional
TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi 'Online' Bisa Dipecat

TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi "Online" Bisa Dipecat

Nasional
Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Nasional
TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com