Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan sinyal positif soal komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Komunikasi itu berlangsung dalam rangka membentuk rekonsiliasi politik setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“(Komunikasi dengan PKB dan PPP) jos,” ujar Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Baca juga: Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Ia kemudian merasa puas dengan unggahan foto Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Foto itu diunggah Muhaimin di akun Instagram pribadinya, @cakiminow, Rabu (16/4/2024).

Momen itu berlangsung saat halal bihalal di DPR RI, karena Muhaimin dan Dasco sama-sama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

“Jos itu foto itu,” sebut Muzani sembari tersenyum.

Baca juga: Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ia lantas menekankan bahwa calon presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto ingin sekali membangun rekonsiliasi politik.

Baginya, situasi dunia yang tengah didera banyak peperangan membutuhkan persatuan antar pemimpin politik di Tanah Air.

“Oleh karena itu Pak Prabowo sangat mengharapkan bahwa ini akan menjadi sebuah koalisi besar dalam pemerintahan ini,” tuturnya.

“Untuk bisa sama-sama memberi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” imbuh dia.

Baca juga: Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebutkan pihaknya tak keberatan jika diajak untuk bergabung ke pemerintahan ke depan.

Pada Kompas.com, Mardiono mengaku bakal menjajaki pertemuan dengan Prabowo setelah putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda menyampaikan pihaknya baru akan memutuskan langkah politik ke depan setelah putusan MK disampaikan pada 22 April 2024.