Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, mayoritas pengaduan masyarakat yang diterima Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berkaitan dengan masalah agraria atau pertanahan.

"Kalau saya liat, dumas (pengaduan masyarakat) yang ada di Kemenko Polhukam hampir 50 persen bahkan lebih adalah permasalahan agararia, permasalahan pertanahan," kata Hadi dalam acara halal bihalal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Hadi menyebutkan, masalah pertahanan ini merupakan masalah rakyat yang harus segera dituntaskan oleh Kemenko Polhukam.

Dia lantas meyakini bahwa pengalamannya yang pernah menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Baca juga: Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

"Walaupun saya harus menambah ilmu-ilmu lain terutama adalah ilmu HTN, hukum tata negara, yang harus juga mari kita buka masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu disampaikan oleh masyarakat," ujar Hadi.

Mantan panglima TNI ini juga berpesan kepada jajaran Kemenko Polhukam untuk terus menjaga situasi agar stabil dan tidak gaduh.

"Banyak tugas yang harus kita selesaikan karena kita di sini diminta untuk menjaga semuanya stabil, tidak ada gaduh, semuanya aman. Aspek apa saja, aspek politik, hukum, dan keamanan," kata dia.

Hadi juga mengingatkan, Kemenko Polhukam mesti berkoordinasi dengam berbagai kementerian dan lembaga agar stabilitas politik, hukum, dan keamanan itu terwujud.

"Kalau stabilitas hukum politik dan keamanan ini bisa kita juga dengan baik, dengan kita melaksanakan koordinasi dengan KL maka tugas kita dinyatakan sukses dan berhasil," ujar Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Soal Sengketa Hasil Pemilu di MK, Menko Polhukam: Kita Hargai Semua Dinamika Politik