Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

Kompas.com - 17/04/2024, 07:24 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution dilarang oleh PDI-P untuk mendaftar di Pilkada Sumatera Utara 2024.

PDI-P berpandangan, Bobby sudah tidak memiliki garis politik yang sama dengan PDI-P.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pun menegaskan semua orang dari PDI-P boleh mendaftar di Pilkada Sumut, kecuali Bobby.

"Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara, kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby itu usulan dari bawah," kata Hasto, Jumat (12/4/2024).

Baca juga: Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Nasib Bobby di PDI-P sendiri memang tidak jelas.

Bobby yang menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 membuat dirinya diusulkan untuk dipecat PDI-P.

Namun, hingga saat ini, tidak pernah ada kejelasan mengenai pemecatan Bobby Nasution oleh PDI-P.

Partai Golkar pun menyambut Bobby dengan memberi surat tugas untuk maju di Pilkada Sumut 2024.

Surat tugas Golkar untuk Bobby

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons Hasto yang menyebut Bobby tidak boleh mendaftar untuk maju di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Airlangga menegaskan bahwa Bobby sudah mendapat surat tugas dari Partai Golkar.

"Kalau Mas Bobby kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijeck," ujar Airlangga saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (15/4/2024) malam.

Baca juga: PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Airlangga menjelaskan, Bobby dan Musa Rajekhsah (Ijeck) memang menjadi dua sosok yang mendapat surat tugas dari Golkar untuk maju di Pilkada Sumut.

Bobby bahkan sudah menghadiri acara pengarahan para bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar.

"Dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi, nanti kita lihat evaluasinya," imbuhnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com