Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Kompas.com - 16/04/2024, 12:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran yang juga Ketua Untum Partai Golkar, Airlangga Hartarto merespons pernyataan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono yang menyebutkan siap bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Menurut Airlangga, hal itu akan dibahas terlebih dulu di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang merupakan pengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Ya nanti kita bahas di internal Koalisi Indonesia Maju," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: PPP Terpuruk di Pemilu 2024, Konsolidasi Mardiono Dianggap Belum Maksimal

Ia pun menyatakan, sebelumnya belum ada pembicaraan khusus soal keinginan PPP untuk bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.

Namun, saat ditanya kepastian untuk mengajak PPP bergabung di koalisi, Airlangga kembali menyatakan akan dibahas terlebih dulu.

"Ya nanti dibahas di KIM," kata dia 

Sementara itu, ketika ditanya apakah ada jatah posisi khusus untuk PPP di pemerintahan mendatang, Airlangga menyatakan belum tahu.

"Waduh saya belum paham," ujar Airlangga.

Diberitakan sebelumnya, Plt Ketua Untuk PPP Muhamad Mardiono menyatakan, partai yang dia pimpin siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024.

Di sisi lain, dalam pilpres, PPP merupakan pendukung Ganjar-Mahfud

"Ya iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya," ujar Mardiono saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (15/4/2024) malam.

Mardiono lantas mengungkit posisinya sebagai Koordinator Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat ditanya PPP menjadi partai lawan yang satu-satunya datang ke acara halal bihalal Golkar.

Mardiono menyebut, KIB yang dulu diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP tidak pernah dibubarkan.


KIB merupakan koalisi yang pertama kali terbentuk untuk Pemilu 2024.

Hanya saja, KIB 'layu sebelum berkembang'.

Sebab, Golkar dan PAN memutuskan mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan PPP memilih masuk ke kubu Ganjar-Mahfud, sehingga KIB terpecah.

"KIB sampai sekarang kan enggak dibubarkan secara resmi. Untuk membubarkan KIB itu kan tidak ada. Ya kami masih komunikasi baik dengan Pak Zul, dengan Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar dan PAN. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan itu masih," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Nasional
Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Nasional
WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

Nasional
Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nasional
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com