Sejarah Gedung YLBHI, Simpul Gerakan Pro Demokrasi Indonesia Era Orba

JAKARTA, KOMPAS.com - Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, terbakar dilalap api pada Minggu (7/4/2024).

Kebakaran diawali dengan tiga kali ledakan dan percikan api yang diduga berasal dari Air Conditioner (AC) atau alat pendingin ruangan. Setelah ledakan, api langsung menjalar ke lantai 2 dan 3 gedung sekitar pukul 22.15 WIB.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur memastikan dokumen berkas perkara yang ditangani pihaknya tidak hangus terbakar. Pasalnya, kebakaran yang terjadi lebih banyak menghanguskan ruang depan Kantor YLBHI yang biasa digunakan untuk menyimpan dokumen surat maupun keuangan.

"Kalau ruang arsip berkas perkara relatif aman tidak terbakar," ujar Isnur pada Kompas.com, Senin (8/4/2024).

Terbakarnya gedung tersebut mengingatkan publik atas peran YLBHI dalam memberikan bantuan terkait kemiskinan struktural yang membuat masyarakat di era Orde Baru (Orba) sulit mendapatkan akses keadilan.

Simpul gerakan pro demokrasi

TRIBUNNEWS/HERUDIN Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Adnan Buyung Nasution (kanan) menyampaikan keterangan saat sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (8/8/2014). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu terkait gugatan Pilpres 2014 oleh pasangan Prabowo-Hatta.

Dikutip dari laman ylbhi.or.id, pendirian YLBHI di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru.

YLBHI kemudian mendirikan kantornya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Pendirian YLBHI bertujuan untuk memberikan bantuan hukum terkait kemiskinan struktural yang membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan.

Berpijak dari kondisi tersebut, YLBHI hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Semasa pemerintahan Presiden Soeharto, peran YLBHI menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim otorianisme Orba. Selain itu, YLBHI juga menjadi simpul dan lokomotif bagi gerakan pro demokrasi di Indonesia.

Selain sebagai lembaga yang tetap konsisten memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi dan HAM, YLBHI juga menjadi tempat lahirnya organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai gerakan penyeimbang negara.

Baca juga: YLBHI Masih Tunggu Puslabfor Mabes Polri Periksa Penyebab Kebakaran Kantornya

Indonesia Corruption Watch, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), hingga Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (K3JHAM), adalah beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya merupakan desk-desk tersendiri dan dikelola langsung oleh YLBHI.

Hingga kini, YLBHI masih konsisten mengawal demokrasi dan penuntasan kasus HAM di masa lalu. Mulai dari pelanggaran HAM Timor Timur, kasus Tanjung Priok, Penghilangan dan Kekerasan di Aceh dan Papua.

Tokoh

Dalam perjalanannya, YLBHI telah menelurkan pemimpin bangsa yang berasal masyarakat sipil.

Trimedya Panjaitan dan Benny K Harman merupakan alumni YLBHI yang kini berkiprah di Parlemen. Benny yang masuk ke DPR RI dari Partai Demokrat adalah mantan Kepala Divisi Kajian Strategis YLBHI. Sementara Trimedya yang dari PDI Perjuangan (PDI-P) pernah menjadi pengacara publik LBH Jakarta.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, juga alumni YLBHI.

Sementara alumni yang menjadi advokat di antaranya Todung Mulya Lubis, Hotma Sitompul, Patra M Zen, Luhut MP Pangaribuan, Lelyana Y Santosa, Teguh Samudra. Albert Hasibuan, hingga Abdul Hakim Garuda Nusantara.

Baca juga: Kantornya Terbakar, YLBHI Pastikan Dokumen Berkas Perkara Aman

Para alumnus YLBHI yang jumlahnya ribuan orang juga banyak mendirikan lembaga baru. Mulai dari lembaga yang mengadakan bantuan hukum, seperti LBH Masyarakat dan LBH Mawar Saron, hingga menggerakkan lembaga pembela HAM. seperti Imparsial serta Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).

Ketika Bambang Widjojanto menjadi Ketua Dewan Pengurus YLBHI (1995-2000), ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, serta Kontras. Direktur LBH Jakarta (2003-2006) Uti Parulian Sihombing pada 2008 juga mendirikan Indonesian Legal Resource Center (ILRC).