PKB Sebut Para Sekjen Partai Koalisi Perubahan Sepakat Tunggu Fraksi Lain soal Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, partainya memutuskan menunggu fraksi partai politik lain di parlemen untuk kepastian menggulirkan hak angket menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Hal itu disampaikannya dalam merespons Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang hanya menggelengkan kepala ditanya soal wacana hak angket di DPR.

Keputusan tersebut berdasarkan komunikasi antar para sekretaris jenderal (sekjen) partai politik koalisi perubahan.

"Kesepakatan para sekjen (koalisi perubahan) akan menunggu karena kan sia-sia tidak bisa berlanjut tanpa dukungan fraksi lain hingga mencapai kuorum," kata Daniel kepada Kompas.com, Jumat (5/4/2024).

Baca juga: Merespons Gestur Puan, PKS Harap Hak Angket Terus Berjalan Meski Tanpa PDI-P

Jawaban yang sama juga disampaikan Daniel ketika ditanya apakah mungkin Fraksi PKB menggulirkan hak angket tanpa PDI-P.

Di sisi lain, anggota DPR Komisi IV ini berpendapat bahwa kepastian hak angket juga menunggu proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hingga kini, sidang sengketa Pilpres 2024 berlangsung di MK.

"Belum tahu, kita lihat saja setelah proses MK final, angket kan bukan hanya diajukan tapi tanpa hasil perbaikan, jadi kita tunggu fraksi-fraksi lain," kata dia.

Mengenai informasi soal adanya sejumlah anggota Fraksi PKB yang menandatangani pengajuan hak angket, Daniel tidak menjawabnya.

Diberitakan sebelumnya, Puan Maharani hanya menggelengkan kepala ketika ditanya tentang wacana hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.

Baca juga: Gelengkan Kepala Ditanya Wacana Hak Angket dan Revisi UU MD3, Puan: Enggak Ada

Puan juga menggelengkan kepalanya ketika ditanya tentang masuknya revisi Undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.