Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Ma'ruf Amin Jawab Tuduhan Hanya "Pajangan" | Megawati Tak Bakal Hadir di Sidang Sengketa Pilpres

Kompas.com - 03/04/2024, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin soal peranannya dalam pemerintahan saat ini menjadi yang disorot pembaca pada Selasa (2/4/2024).

Ma'ruf justru mengibaratkan kerja sama dia dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bak pemain ganda dalam bulutangkis.

Dia merasa menjadi pejabat yang menjaga harmoni di dalam pemerintahan.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menanggapi permintaan supaya sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dihadirkan dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Kubu Anies dan Ganjar Tuding Pemerintah Politisasi Bansos, Wapres: Tunggu Saja Putusan MK

1. Wapres Ma'ruf: Orang Mengatakan Saya Tidak Banyak Ambil Peran

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengakui bahwa banyak orang yang menganggap dirinya kurang menonjol selama menjabat sebagai wakil presiden selama empat tahun terakhir.

Ma'ruf Amin memaklumi penilaian tersebut meski dia juga merasa bukanlah sosok yang ingin tampil atraktif sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia.

"Saya merasa bahwa mungkin banyak orang menyatakan bahwa saya tidak begitu banyak mengambil peran, misalnya itu yang ada cara-cara yang wakil presiden yang tampil lebih atraktif, saya memang bukan tipe seperti itu," kata Ma'ruf di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Ma'ruf mengatakan, kerja samanya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ibarat pasangan dalam permainan bulu tangkis.

Baca juga: Wapres Klaim 4 Menteri yang Dipanggil MK Sudah Jalankan Tugas Sesuai Aturan

Menurut dia, permainan bulu tangkis mengajarkan bagaimana cara untuk menjaga harmoni di sebuah pasangan, termasuk pasangan presiden dan wakil presiden.

"Ketika pasangan ini bisa menempatkan posisinya, kalau pasangan itu ada di depan, itu kita harus di belakang supaya bola yang dilempar ke belakang itu ada (yang memukul)," ujar Ma'ruf.

Sebaliknya, ketika seorang pemain berada di sisi sebelah kanan, pasangannya harus ada di sisi sebelah kiri agar keduanya tidak terbentur.

"Artinya masing-masing mengambil posisi sesuai dengan tugas-tugas yang memang diberikan, itu saya kira yang saya jaga sehingga bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik," kata dia.

Baca juga: Wapres Dukung Kebijakan Nadiem Tak Wajibkan Ekskul Pramuka

 

2. Megawati Diminta Dihadirkan dalam Sidang MK, Hasto PDI-P: Sudah Diwakili Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto (memegang microphone) saat bicara dalam diskusi bedah buku di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto (memegang microphone) saat bicara dalam diskusi bedah buku di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kemungkinan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak akan tampil dalam waktu dekat mengomentari perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, isi pemikiran Megawati untuk sengketa Pilpres tersebut sudah disampaikan oleh para kuasa hukum kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ya, sudah diwakili (oleh) para kuasa hukum, sudah menyampaikan dengan baik," kata Hasto ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Baca juga: Hasto Ungkap Jokowi Sempat Utus Menteri Agar Megawati Serahkan Kursi Ketum PDI-P

Tak hanya kuasa hukum, menurut Hasto, arahan Megawati juga sudah tertuang dalam pernyataan Ganjar maupun Mahfud dalam sidang perdana di MK pekan lalu.

Baik Ganjar maupun Mahfud menyuarakan tentang dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Pak Ganjar, Pak Mahfud menyampaikan pengantar dalam sidang gugatan MK dengan baik sesuai arahan Ibu Megawati dan para ketum lain," ucap Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Nasional
Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Nasional
[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

Nasional
MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com