Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Kompas.com - 28/03/2024, 22:45 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) baru saja meluncurkan Katalog Elektronik V6.

Sebagai salah satu fokus RB Tematik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa belanja produk dalam negeri melalui e-katalog menjadi salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

“Terkait dengan belanja produk dalam negeri, sekarang kita jadikan item penilaian RB, maka sekarang sistem yang ada di LKPP langsung in line dengan sistem di Kemenpan-RB, jadi kita bisa lihat belanjanya. Begitu juga produk katalog lokal dan seterusnya, sehingga kalau mau nilai RB-nya naik harus tunjukkan transaksinya,” ujar Anas.

Hal itu disampaikan Anas dalam Launching Katalog Elektronik V6, di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: Terima Hasil Review LKjPP, Menpan-RB: Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja pada Masyarakat

LKPP sebagai agent of change memiliki peran dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Apresiasi juga disampaikan kepada LKPP dan jajaran atas dilakukannnya peluncuran Katalog Elektronik V6. 

Menurut Mantan Kepala LKPP tersebut, government procurement mendorong pelayanan pemerintah semakin cepat dan berdampak kepada masyarakat.

Government procurement versi 6 ini sebetulnya adalah bagian dari contoh bagaimana kita mendorong pelayanan lebih berkualitas karena lebih transparan, lebih cepat, dan tentu lebih profesional,” ungkapnya. 

LKPP, sebut dia, juga telah mengurai perbaikan tumpang tindih kebijakan terutama terkait pengadaan dan jasa. LKPP juga mengajarkan terkait perubahan paradigma orientasi input ke orientasi outcome.

Baca juga: Menpan-RB Beri 3.174 Formasi ASN untuk Pemkot Lhokseumawe

“LKPP juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita dari input oriented kepada outcome oriented, kita tidak lagi bagaimana proses yang panjang tapi bagaimana dampaknya,” imbuhnya.

Berkaitan dengan RB Tematik, LKPP berperan mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu, LKPP bertanggung jawab untuk memperkuat platform pengadaan. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus RB Tematik, yaitu percepatan prioritas aktual presiden.

“Apa yang dikerjakan dengan LKPP ini in line dengan target Bapak Presiden. Ini bukan program Menpan-RB tapi ini program Bapak Presiden, yang kami simplifikasi supaya lebih berwujud dan terukur di lapangan,” tutur Anas.

Baca juga: Menpan-RB Sebut Jokowi Minta K/L Segera Integrasikan Layanan Portal Nasional

Disampaikan, saat ini pemerintah tengah fokus pada percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan kesuksesan transformasi digital menjadi tolok ukur kesuksesan LKPP, karena digitalisasi telah menjadi salah satu instrumen utama LKPP.

"LKPP fokus mengedepankan platform e-katalog dalam metode pengadaan e-purchasing," tuturnya.

Hal tersebut relevan dalam pencapaian arahan Presiden terkait pengadaan yaitu pro-produk dalam negeri, pro-UMKM, cepat efisien dan bebas daripada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Lebih jauh, lewat pembaharuan katalog elektronik tersebut, diharapkan lompatan kinerja pengadaan Indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi ke depannya.

Baca juga: Rapat di Istana, Menpan-RB Sebut Indonesia Akan Ukir Sejarah Baru Layanan Digital Terpadu

“Besar harapan kami semuanya dengan diluncurkan e-katalog versi 6.0 ini akan terjadi lompatan kinerja pengadaan indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi ke depannya, baik dari sisi jumlah tayang produk, karena sistemnya lebih responsif tidak membingungkan simpel dan mudah diakses dari berbagai jenis perangkat,” ungkapnya.

Ia juga berharap, lewat hal itu, nilai transaksi juga dapat meningkat karena sistem e-katalog versi 6.0 sudah dirancang end to end, serta memperluas penggunaan e-katalog dengan ketahanan sistem yang lebih tangguh.

Dalam kesempatan itu, Menteri Anas bersama Kepala LKPP Hendrar Prihadi melakukan peluncuran e-Katalog V6 didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad.

Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R M Manuhutu, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Venusiana, serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Baca juga: Menpan-RB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi di Perpusnas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com