Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Setujui Usulan Menhub Adakan Rute Kapal Roro dari Sulteng ke IKN

Kompas.com - 27/03/2024, 09:25 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merestui usulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk pengadaan rute kapal roro dari Pelabuhan Wani, Sulawesi Tengah, menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan di Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (27/3/2024).

"Tadi Menteri Perhubungan menyampaikan perlunya (kapal) roro dari Sulawesi Tengah menuju ke Kalimantan Timur, utamanya untuk mendukung proses pembangunan di IKN. Saya setuju itu diadakan," kata Jokowi dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Baca juga: Jokowi Resmikan 2 Pelabuhan Hasil Rekonstruksi Senilai Rp 233 Miliar di Sulteng

Jokowi beralasan, material untuk pembangunan IKN banyak disuplai dari Sulawesi Tengah. Salah satu bahan bangunan yang disuplai adalah batu-batuan pasir.

Pengadaan rute akan memperlancar suplai material tersebut.

"Mungkin hampir semuanya dari sini dan nilainya itu juga bukan hanya miliar tetapi sudah triliun, sehingga yang dibangun di Kalimantan Timur, yang senang Sulawesi Tengah," ucap Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menegaskan, fasilitas pelabuhan perlu ditingkatkan agar tidak kalah dengan pelabuhan di negara lain.

Fasilitas harus diperkuat dengan standar pelayanan, standar manajemen, standar teknologi, serta dilengkapi dengan layanan logistik yang terintegrasi dan terkoneksi dengan moda angkutan lainnya.

"Agar pelayanan semakin cepat dan efisien. Karena apa pun sekarang ini ada persaingan, apa pun sekarang ini adalah kompetisi. Siapa yang cepat, dia yang akan memenangkan merebut kue ekonomi yang ada di dunia," jelas Jokowi.

Baca juga: Peran Jokowi Susun Kabinet Prabowo-Gibran

Sebagai informasi, Pelabuhan Wani diresmikan setelah mengalami rekonstruksi dan rehabilitasi.

Sebelumnya, Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan sempat mengalami kerusakan setelah terdampak bencana gempa dan tsunami pada 2018 lalu.

Rehabilitasi dan rekonstruksi dua pelabuhan tersebut dibantu pembiayaannya oleh Asia Development Bank (ADB) sebesar Rp 233 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com