Salin Artikel

Jokowi Setujui Usulan Menhub Adakan Rute Kapal Roro dari Sulteng ke IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merestui usulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk pengadaan rute kapal roro dari Pelabuhan Wani, Sulawesi Tengah, menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan di Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (27/3/2024).

"Tadi Menteri Perhubungan menyampaikan perlunya (kapal) roro dari Sulawesi Tengah menuju ke Kalimantan Timur, utamanya untuk mendukung proses pembangunan di IKN. Saya setuju itu diadakan," kata Jokowi dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Jokowi beralasan, material untuk pembangunan IKN banyak disuplai dari Sulawesi Tengah. Salah satu bahan bangunan yang disuplai adalah batu-batuan pasir.

Pengadaan rute akan memperlancar suplai material tersebut.

"Mungkin hampir semuanya dari sini dan nilainya itu juga bukan hanya miliar tetapi sudah triliun, sehingga yang dibangun di Kalimantan Timur, yang senang Sulawesi Tengah," ucap Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menegaskan, fasilitas pelabuhan perlu ditingkatkan agar tidak kalah dengan pelabuhan di negara lain.

Fasilitas harus diperkuat dengan standar pelayanan, standar manajemen, standar teknologi, serta dilengkapi dengan layanan logistik yang terintegrasi dan terkoneksi dengan moda angkutan lainnya.

"Agar pelayanan semakin cepat dan efisien. Karena apa pun sekarang ini ada persaingan, apa pun sekarang ini adalah kompetisi. Siapa yang cepat, dia yang akan memenangkan merebut kue ekonomi yang ada di dunia," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, Pelabuhan Wani diresmikan setelah mengalami rekonstruksi dan rehabilitasi.

Sebelumnya, Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan sempat mengalami kerusakan setelah terdampak bencana gempa dan tsunami pada 2018 lalu.

Rehabilitasi dan rekonstruksi dua pelabuhan tersebut dibantu pembiayaannya oleh Asia Development Bank (ADB) sebesar Rp 233 miliar.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/27/09253591/jokowi-setujui-usulan-menhub-adakan-rute-kapal-roro-dari-sulteng-ke-ikn

Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke