Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poster Susunan Kabinet Prabowo Beredar Lagi, Ini Kata Sekjen Gerindra

Kompas.com - 27/03/2024, 06:11 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tidak tahu mengenai kebenaran dari keberadaan poster berisi susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kembali beredar ke publik.

Muzani menegaskan dirinya belum bisa mengonfirmasi apakah susunan menteri-menteri itu dibicarakan oleh Prabowo-Gibran atau tidak.

Pasalnya, Prabowo dan Gibran telah bertemu di Jakarta Selatan pada Jumat (22/3/2024) lalu, di mana mereka membicarakan soal kabinet.

"Saya tidak tahu, saya tidak mendengar apa yang dibicarakan. Kalau kemudian pertanyaannya apakah yang beredar itu sesuatu yang dibicarakan di dalam, saya tidak bisa konfirmasi iya, tapi saya juga tidak bisa konfirmasi tidak. Karena saya tidak konektivitas antara yang dibicarakan dengan yang diberitakan apakah cocok saya belum tahu," ujar Muzani saat ditemui di Kemang, Jakarta, Selasa (26/3/2024) malam.

Baca juga: Ganjar Pilih Berada di Luar Pemerintahan ketimbang Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Muzani tidak memberi penjelasan lebih lanjut terkait beredarnya poster susunan kabinet Prabowo-Gibran ini.

Dia menyebutkan pertemuan antara Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih adalah suatu hal yang penting.

"Karena keduanya kan mendapatkan kepercayaan dan mandat rakyat untuk memimpin bangsa 5 tahun ke depan. Maka komunikasi itu perlu," tuturnya.

Muzani mengatakan, Prabowo dan Gibran pasti membicarakan soal proporsionalitas pemerintahan yang akan datang, termasuk kementerian.

Dia menyebut Prabowo dan Gibran pasti membahas nama-nama yang akan ditunjuk menjadi menteri. Namun, kata Muzani, itu baru tahap awal saja.

Baca juga: Gerindra Sebut Prabowo Sudah Sering Bertemu dengan Ketum Parpol Pendukung soal Susun Kabinet

"Tapi itu baru awalan. Mas Gibran sampaikan pandangan, Pak Prabowo berdiskusi dengan wapres nya sesuatu yang bagus. Itu yang terjadi. Ya dibicarakan nama, portofolio, dan seterusnya. Tapi itu baru awalan saja," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo meyakini poster susunan kabinet Prabowo-Gibran yang viral di media sosial dibuat dan disebarkan oleh pihak internal.

Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci apakah poster itu dibuat oleh internal Partai Gerindra atau Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

“Saya tidak berhak dan tidak kompeten menjawab benar, tidaknya. Tapi dari, satu nama-nama yang selama ini tidak banyak dikenal publik, dua, rekam jejak penyebaran poster, saya meyakini poster itu dari internal,” ujar Dradjad pada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

“Saya tidak bisa mengelaborasi internal mana ya,” sambung anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini.

Baca juga: Beredar Lagi Poster Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo: Saya Yakin dari Internal

Diketahui, susunan kandidat menteri yang akan mengisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali beredar di media sosial usai Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024.

Dalam foto yang dilihat, tampak sejumlah posisi menteri yang diisi oleh beberapa nama.

Misalnya seperti posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Bappenas. Jabatan tersebut diisi oleh beberapa kandidat, seperti Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan Wishnu Wardhana.

Lalu, ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Hadi Tjahjanto, dan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai kandidat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com