Sengketa Pilpres, MK Batasi Saksi dan Ahli 19 Orang dari Setiap Paslon

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi jumlah saksi dan ahli masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi 19 orang.

Jumlah ini merupakan jumlah terbaru dan lebih banyak ketimbang kesepakatan sebelumnya.

"Semula kesepakatan MK itu 15 saksi dan dua ahli. Tapi tadi ada kesepakatan baru, sekarang 19, mau komposisinya seperti apa diserahkan kepada pihak-pihak itu," kata juru bicara MK, Fajar Laksono kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

"Yang penting jumlahnya 19 atau tidak lebih dari 19. Mau ahlinya sembilan, saksinya 10, boleh. Mau ahlinya lima, saksinya 14, boleh. Nanti akan disampaikan kepada para pihak," ujarnya lagi.

Baca juga: Jadwal Lengkap Tahapan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di MK

Fajar mengatakan, hal tersebut merupakan hasil permintaan dari beberapa pihak ketika registrasi perkara sengketa Pilpres 2024, melalui surat resmi yang dilayangkan ke MK.

Rapat permusyawaratan hakim konstitusi kemudian menyepakati jumlah 19 saksi dan ahli itu sebagai kesepakatan baru.

Sementara itu, MK juga menyiapkan 12 kursi untuk para kuasa hukum masing-masing capres-cawapres di dalam ruang sidang.

Mahkamah juga akan memberikan dua kursi untuk Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud selaku pemohon prinsipal, seandainya hadir di dalam sidang.

Para pihak lain yang juga ada di ruang sidang, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai termohon; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pemberi keterangan; dan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terkait juga akan diberikan selusin kursi.

Baca juga: Kubu Anies dan Ganjar Minta MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran, Yusril: Ini Aneh, Sikap yang Inkonsisten

Sebagai informasi, pada Rabu (27/3/2024) besok, MK akan menggelar sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2024.

Sesuai Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024, sidang perdana beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

Majelis hakim akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon.

MK juga akan membagi sidang sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden 2024 ke dalam dua sif, sehubungan dengan masuknya dua gugatan sengketa Pilpres 2024.

Gugatan Anies-Muhaimin akan disidangkan pagi. Sementara gugatan Ganjar-Mahfud disidangkan siang.

Baca juga: Sengketa Pilpres, MK Siapkan Kursi Sidang untuk Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Adapun Anies-Muhaimin menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan gugatan sengketa ke MK pada Kamis, 21 Maret 2024. Sedangkan Ganjar-Mahfud mendaftarkan pada Sabtu, 23 Maret 2024.

Dalam sengketa Pilpres 2024, hanya delapan dari sembilan hakim konstitusi yang ada yang diperbolehkan mengadili perkara ini.

Eks Ketua MK, Anwar Usman, sesuai Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) pada 7 November 2023, dilarang terlibat.

Anwar Usman yang notabene ipar Presiden Joko Widodo (Jokoowi) itu sebelumnya dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan dan penyusunan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melonggarkan usia minimum capres-cawapres.

Putusan ini kemudian membukakan pintu untuk keponakannya, Gibran Rakabuming Raka (36), maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto berbekal status Wali Kota Solo kendati belum memenuhi syarat usia minimum 40 tahun.

Baca juga: KPU Himpun Koordinator Divisi Hukum Hari Ini, Bersiap Hadapi Sengketa Pemilu di MK

Dalam gugatannya ke MK, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Gibran dianggap tidak memenuhi syarat administrasi. Sebab, KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam PKPU itu, syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni minimal 40 tahun.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etik dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu.

Di samping itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Pranowo juga mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), juga terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945.

Baca juga: MK Izinkan 12 Pengacara Setiap Kubu Masuk Ruang Sidang Saat Sidang Sengketa Pilpres

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024, Ganjar-Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan itu tertinggal jauh dari Prabowo-Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sementara itu, Anies-Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sidang sengketa Pilpres 2024 akan digelar MK selama 14 hari kerja atau hingga 22 April 2024.

Setiap pemohon hanya diperkenankan membawa 19 saksi dan ahli ke dalam ruang sidang.

Adapun para pengacara kubu Prabowo-Gibran telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sengketa ini.

Baca juga: Mahfud MD Sebut MK Bisa Batalkan Hasil Pemilu, Yusril: Itu Pendapat Lama