Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Jokowi Titip Menteri di Pemerintahan Prabowo, ProJo: Itu Gosip Saja

Kompas.com - 25/03/2024, 16:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi membantah kabar yang menyebutkan Presiden Joko Widodo menitipkan sejumlah nama sebagai kandidat menteri di kabinet selanjutnya.

Menurut Budi Arie, kabar itu hanya sekedar gosip.

"Ah enggaklah, (itu) gosip-gosip saja," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Belum, belum (belum ada titipan). Masih jauh," lanjutnya.

Baca juga: Kekayaan Jokowi Dilaporkan Meningkat Rp 13,45 Miliar, Masih Diverifikasi KPK

Ia lantas menjelaskan, jika ada yang mengusulkan atau merekomendasikan nama kandidat menteri boleh-boleh saja.

Sebab hal itu merupakan bagian dari demokrasi. Budi Arie menegaskan usulan nama tidak sama dengan menitipkan nama tertentu.

"Kala usul kan semua boleh. Namanya demokrasi semua boleh mengusulkan," katanya.

Budi Arie yang juga merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu pun menegaskan hingga saat ini masih tersisa cukup waktu untuk merumuskan kabinet selanjutnya.

Baca juga: Jokowi Ikut Susun Kabinet Prabowo-Gibran? Ini Jawaban Istana

Sebab masih ada sekitar tujuh bulan lagi sebelum pasangan calon presiden - calon wakil presiden (capres-cawapres) peraih suara tertinggi Pemilu 2024 resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Sementara itu, saat disinggung soal apakah nantinya jadi dibentuk tim transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan presiden selanjutnya, Budi Arie menyatakan tidak ada.

Sebab Prabowo Subianto selaku capres peraih suara tertinggi pemilu sudah selalu mendampingi Presiden Jokowi saat rapat kebinet.

"Enggak ada transisi. Ini Pak Prabowo rapat terus. Orang transisi gimana orang udah di dalam begini semuanya," tambahnya.

Baca juga: Kala AHY Minta Kader Demokrat Tetap Kritis meski Kini di Kubu Jokowi...

Untuk diketahui, Presiden Jokowi disebut sudah menitipkan sejumlah nama untuk kabinet mendatang.

Beberapa nama yang dimaksud merupakan tokoh yang selama ini dikenal loyal dengan Jokowi. Salah satunya nama Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara itu sebelumnya, kubu Prabowo-Gibran sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Jokowi.

Alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Baca juga: Bertemu Jokowi, KAMMI Laporkan Keluhan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Adapun pelibatan Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan, selain terlibat dalam penyusunan kabinet, Jokowi juga akan diberikan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan mendatang.

Dradjad menyebut faktor popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Jadi dengan peranan yang sebegitu besar, apalagi Mas Gibran juga menjadi wapresnya, saya rasa wajar kalau Beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang," ujar Dradjad dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com