Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Ada Operasi Politik Singkirkan Kader PDI-P yang Kritis

Kompas.com - 22/03/2024, 10:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, ada upaya-upaya mengerdilkan suara para calon anggota legislatif (caleg) PDI-P untuk tingkat DPR.

Dia menyebut hal ini sebagai operasi politik khusus untuk menyingkirkan kader-kader PDI-P yang selama ini dinilai kritis.

Hal itu ia sampaikan usai ditanya soal beberapa kader PDI-P yang kerap vokal menyuarakan kritikan pada pemerintah seperti Ribka Tjiptaning hingga Masinton Pasaribu terancam tidak lolos menjadi anggota DPR pada periode 2024-2029.

"Sehingga ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis," kata Hasto ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Baca juga: Kata Hasto soal PDI-P Cetak Hattrick tapi Ganjar-Mahfud di Posisi Buncit

Hasto mengkhawatirkan, ke depan DPR akan diisi oleh politisi-politisi yang hanya tunduk pada pemerintah.

Menurut dia, hal tersebut justru menjadi tanda bahaya bagi demokrasi Indonesia.

Untuk itu, PDI-P disebut terus memperjuangkan kader-kader yang kritis itu untuk tetap bisa melaju ke Senayan.

"Kami kan memberikan banyak sekali catatan. Kader-kader PDI Perjuangan yang kritis itu kan ada operasi khusus. Maka ini akan terus diperjuangkan PDI Perjuangan," ungkapnya.

Selain itu, Hasto mengatakan bahwa PDI-P tentu mencermati dan memberikan solidaritas terbesar kepada partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang juga tidak lolos parlemen karena perolehan suara kurang dari ambang batas 4 persen.

Partai politik yang ia maksud adalah PPP, Perindo dan Hanura.

Baca juga: Ungkap Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi, Hasto: Suara Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud Dikecilkan

Hasto menyebut, suara dari tiga parpol ini memang sengaja dikerdilkan oleh penguasa.

"PPP, Hanura, dan Perindo yang juga mengalami kerugian kerugian, yang suaranya dikecil-kecilkan karena mendukung Ganjar-Mahfud," ucapnya.

"PPP itu sahabat setia di dalam perjuangan sejak masa orde baru, yang dulu kami berdua PDI dan PPP dijadikan ornamen demokrasi. Maka ketika ada upaya untuk menghilangkan sejarah partai Kabah di dalam politik kita, ya kami akan memberikan solidaritas terbesar bagi eksistensi PPP, Hanura, dan Perindo," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com