Audiensi dengan BPOM, Menpan-RB Diskusikan soal Penguatan Reformasi Birokrasi

Dalam kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPOM L Rizka Andalusia menyampaikan bahwa hal itu dilakukan melalui monev secara berkala setiap triwulan dan melalui akselerasi peningkatan penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM.

"Hal itu didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut hasil monev realisasi penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM," sebutnya.

Baca juga: Disetujui Menpan-RB, Kabupaten Siak Dapat Jatah 994 Formasi ASN dan PPPK

Selanjutnya, pada digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, BPOM melakukan edukasi masyarakat terhadap 874 Desa Pangan Aman melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa Online Tahun 2023 yang berdampak pada percepatan perbaikan gizi masyarakat.

Hal tersebut, jelas Rizka, dilakukan dengan peningkatan konsumsi pangan bernutrisi untuk penurunan prevalensi stunting.

"Sementara, pada peningkatan investasi, juga telah dilakukan deregulasi perizinan berusaha dan proses pendaftaran secara elektronik untuk memudahkan pelaku usaha dan transparansi perizinan (66 layanan perizinan di BPOM)," jelasnya.

Dia melanjutkan, BPOM juga telah melakukan beberapa upaya dalam pengentasan kemiskinan, seperti pembinaan 739 fasilitator dan pendampingan 2.787 UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan pada 2023.

Baca juga: Menpan-RB Sebut ASN Bakal Bisa Isi Jabatan di TNI-Polri

Kemudian, sosialisasi dan bimtek peningkatan pengetahuan terhadap 17.547 UMK pangan dan upaya dalam pengendalian inflasi.

"Caranya melalui pengawasan dan pelaporan secara elektronik terhadap realisasi produksi, impor, dan distribusi obat dan makanan untuk mencegah penumpukan barang (dumping)," sebutnya.