Audiensi dengan BPOM, Menpan-RB Diskusikan soal Penguatan Reformasi Birokrasi

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas capaiannya pada kenaikan nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) serta nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Prestasi ini menunjukkan keseriusan BPOM dalam mengimplementasi RB Tematik.  

Menteri Anas berharap, BPOM dapat menjadi bagian dari birokrasi berdampak dan melakukan jemput bola dalam menjalankan layanannya.

“Saya sangat berharap BPOM ini bisa menjadi bagian birokrasi yang berdampak. Kedua, jemput bola. Sebenarnya RB berdampak ini intinya kan dampak bukan administrasi,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (21/3/2024).

Hal tersebut disampaikan Anas saat audiensi dengan Kepala BPOM di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, BPOM dapat melakukan monitoring dan evaluasi pada UPT BPOM yang tersebar di daerah termasuk yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Harapan saya bisa di monitoring dan evaluasi (monev), sejauh mana jemput bolanya, bisa diukur ouput dan outcome-nya per bulan, per tahunnya berapa,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada 2022-2024, praktik terbaik (best practice) BPOM telah dilakukan benchmark dalam pengelolaan RB oleh sembilan kementerian/lembaga dan penyelenggaraan pelayanan publik oleh enam kementerian/lembaga.

Kemudian, pada penerapan Zona Integritas (ZI) sejak 2017 hingga 2023, terdapat 31 unit kerja BPOM yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan 5 unit kerja predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Khusus pada 2023, BPOM mengusulkan sembilan unit kerja untuk memperoleh predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, tiga di antaranya memperoleh predikat Menuju WBK.

“Saya senang lihat tadi beberapa angka-angka terutama WBK dan WBBM-nya. Mudah-mudahan nanti bisa terus didorong. Saya kira bisa lebih fokus untuk bisa lebih meningkatkan beberapa capaiannya. Selamat atas capaian ini,” tutur Menteri Anas.

Lebih lanjut, Anas berpesan kepada BPOM untuk menginteroperabilitaskan beberapa aplikasi dalam satu portal sebagai upaya mendukung transformasi digital pada pemerintahan.

Ditegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan bahwa perlu ada layanan lewat satu aplikasi. Oleh karenanya, kementerian/lembaga perlu menginteroperabilitaskannya ke dalam satu portal.

"Sehingga semua masuk satu portal yang nantinya portal itu akan mengintegrasikan semua layanan yang dibutuhkan masyarakat. Mudah-mudahan nanti bisa segera diwujudkan,” imbuh Anas.

Adapun beberapa hal yang telah dilakukan BPOM dalam mengakselerasi RB Tematik, salah satunya peningkatan pengunaan produk dalam negeri (PDN) pada pengadaan barang/jasa.

Dalam kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPOM L Rizka Andalusia menyampaikan bahwa hal itu dilakukan melalui monev secara berkala setiap triwulan dan melalui akselerasi peningkatan penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM.

"Hal itu didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut hasil monev realisasi penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM," sebutnya.

Selanjutnya, pada digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, BPOM melakukan edukasi masyarakat terhadap 874 Desa Pangan Aman melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa Online Tahun 2023 yang berdampak pada percepatan perbaikan gizi masyarakat.

Hal tersebut, jelas Rizka, dilakukan dengan peningkatan konsumsi pangan bernutrisi untuk penurunan prevalensi stunting.

"Sementara, pada peningkatan investasi, juga telah dilakukan deregulasi perizinan berusaha dan proses pendaftaran secara elektronik untuk memudahkan pelaku usaha dan transparansi perizinan (66 layanan perizinan di BPOM)," jelasnya.

Dia melanjutkan, BPOM juga telah melakukan beberapa upaya dalam pengentasan kemiskinan, seperti pembinaan 739 fasilitator dan pendampingan 2.787 UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan pada 2023.

Kemudian, sosialisasi dan bimtek peningkatan pengetahuan terhadap 17.547 UMK pangan dan upaya dalam pengendalian inflasi.

"Caranya melalui pengawasan dan pelaporan secara elektronik terhadap realisasi produksi, impor, dan distribusi obat dan makanan untuk mencegah penumpukan barang (dumping)," sebutnya.