Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jelang Pengumuman KPU, Prabowo-AHY Disebut Tak Bahas Politik

Kompas.com - 20/03/2024, 20:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pertemuan antara Menhan Prabowo Subianto dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Rabu (20/4/2024), tidak membahas soal politik.

Dahnil mengungkapkan, kedua tokoh membicarakan tugas kementerian.

"(Pertemuan) Terkait kementerian," ujar Dahnil saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

"Terkait politik, saat ini Mas AHY ada di Kertanegara dengan para ketua umum (parpol) lainnya," katanya lagi.

Baca juga: Prabowo Pantau Penetapan Pemenang Pemilu 2024 dari Kertanegara, Kaesang Hadir, Gibran Tidak

Sebelumnya, AHY yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat mendatangi kantor Menhan Prabowo yang juga calon presiden (capres) nomor urut 2, di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Dahnil Anzar sebelumnya mengungkapkan, selain AHY, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam pertemuan tersebut.

Setelah bertemu dengan AHY, Prabowo pulang ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Prabowo diketahui menggelar acara buka bersama di rumahnya.

Baca juga: PAN Dukung Prabowo Sejak 2014, Zulhas Jawab soal Kemungkinan Minta Jatah Menteri

Berdasarkan rekapitulasi sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Prabowo-Gibran menang di hampir semua provinsi di Indonesia.

Namun, KPU RI baru akan menetapkan pemenang Pemilu 2024 pada Rabu malam ini.

UU Pemilu memang mewajibkan KPU untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional 35 hari setelah pemungutan suara digelar.

Dalam konteks Pemilu 2024, artinya KPU harus sudah menyelesaikannya paling lambat pada 20 Maret 2024.

Baca juga: AHY Datangi Prabowo di Kemenhan Jelang Penetapan Pemenang Pilpres 2024, Ada Panglima TNI Juga

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com