Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia, Kemenlu: Kita Sedang Bahas Tanggal Kunjungan

Kompas.com - 20/03/2024, 15:24 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membenarkan rencana kunjungan pemimpin umat Katolik dunia sekaligus Kepala Negara Kota Vatikan, Paus Fransiskus ke Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan, rencana kunjungan Paus ke Indonesia sudah berlangsung lama. Namun karena pandemi Covid-19, rencana kunjungan sempat batal.

"Sebetulnya Paus (Fransiskus) mau berkunjung 2020, tapi batal karena pandemi. Sejak itu, rencana kunjungan tersebut tetap on," kata Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Paus Fransiskus Akan ke Timor Leste, Dirjen Imigrasi Minta Umat Katolik NTT Diizinkan Masuk

Iqbal menyampaikan, terkait tanggal kunjungannya, belum bisa dipastikan. Ia berharap, kunjungan tersebut bisa terlaksana secepatnya.

"Sekarang kita sedang bahas tanggal kunjungan yang baru, kita harapkan bisa terlaksana secepatnya. Tapi kita belum menentukan waktu persisnya kunjungan itu," jelas Iqbal.

Sebelumnya diberitakan, Paus Fransiskus sempat berencana melawat ke Asia Tenggara, dan ada keinginan juga untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2020 lalu.

Presiden Joko Widodo saat itu telah mengirim surat undangan resmi kepada Paus Fransiskus, untuk bisa berkunjung ke Indonesia.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri yang saat itu dijabat oleh Teuku Faizasyah menyebutkan, undangan dikirim setelah ada kabar Paus Fransiskus akan berkunjung ke negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada September 2020.

"Kita mendengar ada rencana Paus melawat ke Asia Tenggara, dan ada keinginan juga untuk berkunjung ke Indonesia," kata Teuku Faizasyah kepada Kompas.com, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Ukraina Tolak Saran Paus Fransiskus, Tegaskan Tak Akan Menyerah kepada Rusia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com