Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI: Koops Habema dan Satgas Damai Cartenz Bisa Berjalan Beriringan di Papua

Kompas.com - 17/03/2024, 13:47 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menyebutkan, operasi Komando Operasi (Koops) Habema dan Satgas Damai Cartenz bisa berjalan beriringan di Papua.

“Iya, bisa beriringan,” ujar Gumilar kepada Kompas.com saat ditemui di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara, Jumat (15/3/2024) malam.

TNI baru saja membentuk Koops Habema untuk penanganan konflik di Papua. Implementasi Koops Habema mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri.

Baca juga: KPU Gelar Rekapitulasi Nasional Suara di Papua Tengah Hari Ini

Di sisi lain, ada Satgas Damai Cartenz yang juga beranggotakan TNI-Polri dalam operasinya.

Gumilar mengatakan, Koops Habema dibentuk guna memaksimalkan operasi smart power yang digagas Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk Papua.

“Itu kan dibilang oleh Bapak Panglima kan menyatukan smart power itu. Operasi militer dan operasi Polri dijadikan satu,” kata Gumilar.

“Supaya lebih berhasil, supaya maksimal,” ucap Kapuspen TNI.

Gumilar mengatakan, personel Koops Habema adalah satuan tugas, seperti halnya Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG.

“Pembentukan. Jadi ganti orang, setahun ganti lagi,” kata Gumilar.

TNI telah membentuk Koops Habema untuk penanganan konflik di Papua.

Baca juga: Panglima TNI Bentuk Koops Habema Tangani Konflik di Papua

Hal itu diungkapkan Panglima Agus dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Agus mengatakan bahwa strategi penanganan konflik di Papua adalah smart power yang merupakan kombinasi soft power, hard power, dan diplomasi militer.

“Implementasi strategi itu adalah pembentukan komando operasi Habema,” kata Agus.

Habema merupakan akronim dari “harus berhasil maksimal”.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com