Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Kembalikan Jakarta kepada Warganya

Kompas.com - 17/03/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ARGUMENTASI pemerintah tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan mantan ibu kota yang ditinggalkan cenderung kontradiktif.

Di satu sisi, ancaman Jakarta "tenggelam" dijadikan argumentasi environmental mengapa Jakarta harus ditinggalkan.

Namun di sisi lain, pemerintah bertekad menjadikan Jakarta sebagai kawasan ekonomi bisnis yang diperluas sampai ke Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi) dan diwacanakan akan diposisikan di bawah wewenang dewan pengelola yang ditunjuk oleh presiden ataupun langsung berada di bawah wakil presiden.

Jadi pemerintah ingin meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota, namun tak mau melepaskan cengkeramannya dari Jakarta secara politik dan kekuasaan. Sangat kontradiktif.

Padahal jika ingin Jakarta berkembang pesat sebagai kawasan ekonomi bisnis pascaditinggalkan, maka idealnya Jakarta harus diberi keleluasaan secara bisnis dan ekonomi.

Cengkeraman politik hanya akan membebani Jakarta, karena akan membuat Jakarta bukan lagi sebagai kawasan ekonomi bisnis, tapi kawasan ekonomi politik di mana aktor-aktor kekuasaan masih ingin mengais modal dan mempratikkan hasrat kuasanya di Jakarta.

Lalu jejaring oligarki lama justru akan semakin bertahan dan berkembang pesat. Pastinya akan buruk untuk masyarakat Jakarta.

Logika sederhananya, tidak akan ada kawasan ekonomi bisnis dan kawasan komersial yang berkembang pesat jika jejaring kekuasaan tetap ditancapkan. Jejaring oligarki akan menguasai kawasan tersebut dan akan membebani perkembangan ekonominya.

Di negara yang memiliki sistem kekuasaan monolitik seperti China, kawasan ekonomi khusus dibutuhkan untuk membebaskan para pemilik modal berkembang di luar cengkeraman kekuasaan politik.

Kawasan khusus tersebut didesain oleh China dengan konsep "sangkar burung" atau "bird cage".

Konsep ini adalah rekonsiliasi antara kubu reformis yang dipimpin oleh Deng Xiaoping dengan kubu konservatif yang dikepalai oleh Chen Yun.

Dalam konsep ini, "kapitalisme" diasumsikan dengan burung dan sosialisme diasumsikan dengan sangkar. Jadi burung dibebaskan sebebas-bebasnya di dalam sangkar, tapi tidak bisa seperti itu di luar sangkar.

Artinya, di dalam kawasan ekonomi bisnis, aturan main pasar harus dikedepankan, bukan aturan main politik. Karena itulah kawasan bisa berkembang pesat, yang membuat China menjadi raksasa ekonomi seperti hari ini.

Perusahaan-perusahaan besar dan pemodal-pemodal besar dari Amerika Serikat, Jepang, Eropa, Korea, dan lainnya masuk dengan sangat nyaman di kawasan ekonomi khusus, tanpa khawatir ‘dibantai’ secara politik oleh kekuasaan partai.

Walhasil, ekonomi China memang tumbuh atas kontribusi besar dari investasi asing, hingga hari ini.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com