Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ermaya
Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI

Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.

Implikasi Geopolitik Pasca-Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 15/03/2024, 15:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMINDAHAN Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara, yang terletak di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencerminkan transformasi geopolitik signifikan di dalam negeri.

RUU IKN menjadi UU pada 18 Januari 2022, menandai awal dari perubahan ini dengan ditetapkannya Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Pada 2024 ini, perpindahan ke sana semakin nyata.

Boleh jadi alasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur terletak pada fakta bahwa Pulau Jawa, terutama Jakarta, telah menjadi fokus tunggal pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak era kolonial.

Meski begitu, DKI Jakarta akan tetap menjadi ibu kota hingga Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota dikeluarkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara.

Kemudian RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi perhatian karena dimulainya pembahasannya oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Maret 2024.

Langkah ini menandai adaptasi perubahan status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Perubahan ini terjadi karena Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, yang statusnya akan digantikan oleh IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Oleh karenanya pemindahan ini menggambarkan transformasi geopolitik kompleks yang memiliki dampak luas bagi Indonesia.

Selain sebagai perubahan administratif, pemindahan ini juga mencerminkan upaya untuk meratakan pembangunan regional, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat otonomi daerah.

Namun, tantangan baru muncul terkait infrastruktur, ekonomi, sosial, dan politik yang harus ditangani dengan hati-hati oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Implikasi Geopolitik yang luas

Pemindahan ibu kota negara memiliki implikasi geopolitik yang luas dan kompleks, memengaruhi berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di dalam dan di luar negeri.

Implikasinya, antara lain, mencakup sejumlah perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks regional dan nasional.

Keputusan untuk memindahkan ibu kota dapat mengubah orientasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional, serta memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bersamaan pula pemindahan ibu kota juga memiliki dampak ekonomi yang besar, tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga regional.

Perubahan lokasi ibu kota dapat memengaruhi distribusi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja di berbagai wilayah, dan memicu dinamika baru dalam struktur ekonomi nasional dan regional.

Maka perubahan ini juga dapat memengaruhi persepsi terhadap stabilitas politik negara, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan begitu implikasi, geopolitik pasca-pemindahan ibu kota jadi mencakup dampaknya terhadap hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara lain.

Perubahan ini bisa memengaruhi dinamika diplomasi dan kerja sama internasional Indonesia, termasuk dalam hal perdagangan, investasi, dan keamanan regional.

Juga terhadap perubahan dalam kekuatan politik dan ekonomi antarwilayah, serta penyesuaian terhadap infrastruktur dan transportasi yang merupakan bagian penting dari implikasi geopolitik tersebut.

Ini mencakup tantangan dan peluang baru dalam pengembangan infrastruktur, distribusi sumber daya, dan konektivitas regional.

Dengan memahami implikasi geopolitik pasca-pemindahan ibu kota, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk menangani dampak yang mungkin timbul.

Ini termasuk upaya untuk mengelola perubahan dalam kebijakan dan strategi pembangunan, meningkatkan kerja sama regional dan internasional, serta mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan baru.

Implikasi geopolitik pasca-pemindahan ibu kota juga memunculkan konsekuensi. Hal ini mencakup perubahan dalam dinamika politik, ekonomi, sosial, dan keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com