Menpan-RB dan Kapolri Bahas Penguatan Kelembagaan hingga Resiprokal Pengisian Jabatan ASN dan Polri

Untuk diketahui, resiprokal adalah saling berbalasan. Artinya, ASN dengan klasifikasi tertentu kini bisa menduduki jabatan tertentu pada lingkungan Polri/TNI sesuai permintaan berdasarkan kebutuhan organisasi TNI/Polri.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menilai, hal tersebut sejalan dengan konsep reformasi birokrasi berdampak. 

Menurutnya, birokrasi baik dalam jabatan Polri, TNI, maupun sipil, perlu diskema untuk menghasilkan dampak yang semakin di masyarakat. 

"Ini mendorong upaya-upaya percepatan pelayanan di berbagai lini, termasuk pelayanan publik di kepolisian yang sudah bagus dan inovatif saat ini menjadi semakin akseleratif," jelasnya.

Adapun PP yang membahas tentang Manajemen ASN dan mengatur hal tersebut telah didiskusikan dengan berbagai pihak, seperti pakar, akademisi, hingga parlemen.

Baca juga: TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN, Menpan-RB: Kita Akan Mendapat Talenta Terbaik

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit menjelaskan, aturan terkait tersebut sudah ada dan Polri akan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditentukan. 

“Aturan-aturannya sudah ada, dan kami diskusikan agar semuanya sesuai dengan prinsip prinsip yang sudah ditentukan," ujarnya.

Penerapan aturan itu dilakukan sesuai strategi dan upaya penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Polri, khususnya terkait peran Polri dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Listyo berharap, upaya peningkatan peran tersebut penting dapat segera dilakukan agar Polri bersama dengan aparat penegak hukum dapat berkontribusi signifikan dalam upaya peningkatan indeks persepsi korupsi di Indonesia. 

Baca juga: Kemenpan RB Siapkan Insentif Cuti, Tunjangan, dan Karier untuk ASN di Lokasi 3T