Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil: Jakarta Tak Pernah Disiapkan Jadi Ibu Kota, Maka Harus Pindah ke IKN

Kompas.com - 14/03/2024, 17:13 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil atau Emil mengatakan Jakarta tidak pernah disiapkan menjadi ibu kota sejak dulu.

Emil mengatakan, karena suatu kondisi, Jakarta terpaksa menjadi ibu kota. Untuk itu, kata Emil, ibu kota harus pindah ke IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut mil sampaikan dalam Rakornas IKN di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Kepala Otorita IKN Tegaskan Stanford Bukan Bangun Kampus di IKN, tetapi Pusat Riset

"Jakarta tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota," ujar Emil.

Emil mengatakan, IKN bukanlah ide Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah.

Emil pun menceritakan bahwa Batavia (nama Jakarta dulu) memang tidak layak menjadi ibu kota, bahkan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda.

Walhasil, ibu kota kala itu sempat ingin dipindahkan ke Bandung, Jawa Barat.

Baca juga: Ridwan Kamil Rancang Plaza Pahlawan IKN, Berkonsep Gugur Bunga

"Banyak penyakit, ada wabah seperti Covid-19 namanya Malaria Sundanica. Maka dipindahkan lah ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser. Bandung sudah dibikin pusat militer. Makanya semua jenderal pasti lewat Bandung-Cimahi. Kementerian Perhubungan sudah pindah makanya PT KAI di sana, dan seterusnya," tuturnya.

Hanya saja, kata Emil, pemindahan ibu kota ke Bandung gagal ketika terjadi depresi besar ekonomi dunia pada tahun 1929.

Lebih-lebih, Jepang datang menjajah Indonesia pada 1942.

"Maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu sudah dari dulu, bukan sekarang," jelas Emil.

"Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an pindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup. Politik masih ramai, dan seterusnya," sambungnya.

Baca juga: Menteri PUPR Pastikan 47 Tower Hunian ASN di IKN Selesai Dibangun Akhir Tahun

Lalu, Emil mengatakan Presiden ke-2 Soeharto juga ingin memindahkan IKN ke Jonggol, meski ujung-ujungnya gagal juga karena reformasi. Pada akhirnya, di era Presiden Jokowi lah kebutuhan sejarah untuk IKN diputuskan.

Emil mengajak semua pihak mendukung keputusan besar bangsa tersebut.

"Ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka. 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia nomor 4 dunia harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju," imbuh Emil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com