Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

BNPT Adakan Diseminasi Bahaya Radikal-Terorisme untuk Tingkatkan Resiliensi PMI di Hong Kong

Kompas.com - 12/03/2024, 10:59 WIB
Erlangga Satya Darmawan,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia (RI) melaksanakan diseminasi bahaya radikal-terorisme bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong, Sabtu (9/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Profesor Dr H Mohammed Rycko Amelza Daniel Msi mengatakan, warga negara Indonesia (WNI), terutama PMI di Hong Kong, perlu mendapatkan pengetahuan guna menumbuhkan resiliensi terhadap radikal-terorisme.

Peningkatan itu dapat dilakukan dengan menguatkan konsep nilai kebangsaan dan persatuan antarsesama WNI di luar negeri.

"Perlu menguatkan konsep kebangsaan, persatuan, kesatuan, dan menjaga orang-orang terdekat agar tidak mudah terhasut oleh ajaran kebencian," ujar Rycko dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (11/3/2024).

Baca juga: Rugikan Negara Rp 13,9 Miliar, 6 Terdakwa Korupsi Program BNPT Takalar Dituntut 7 hingga 10,5 Tahun Penjara

Rycko menambahkan, aktivitas kelompok penganut ideologi kekerasan saat ini masih sering ditemukan. Utamanya, aktivitas yang berkedok penggalangan dana dan radikalisasi pada perempuan, anak, serta remaja.

Meski begitu, aksi terbuka terkait sejumlah aktivitas tersebut tidak ditemukan sepanjang 2023.

"Tidak terjadi serangan terorisme di Indonesia pada 2023. Namun, masih terdapat sejumlah penangkapan pelaku terorisme, khususnya terkait upaya penggalangan dana untuk operasional jaringan dan peningkatan radikalisasi terhadap perempuan, anak, dan remaja," ungkapnya.

Selain Rycko, ada pula pemaparan dari Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto dalam kegiatan diseminasi untuk para PMI.

Baca juga: Cegah Ekstremisme, BNPT dan Kemendesa PDTT Jalin Keja Sama Jalankan Program Desa Siapsiaga

Dalam kesempatan itu, Andhika memaparkan sejumlah hasil penelitian terkait PMI dan jenis kasus yang pernah terjadi kepada PMI di Hong Kong.

"Ada aktivitas di media sosial, pendanaan, hingga komitmen untuk melakukan bom bunuh diri di Indonesia," jelas Andhika.

Disambut baik

Komitmen BNPT dalam melaksanakan program pencegahan terorisme sebagai upaya peningkatan resiliensi PMI di Hong Kong terhadap radikal-terorisme disambut dengan baik oleh Konsul Jenderal Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong Yul Edison.

"Kami mendukung program pencegahan terorisme baik, offline maupun hybrid. Contohnya, seperti kegiatan welcoming program kepada PMI yang baru datang ke Hong Kong. WNI yang ada di Hong Kong sendiri jumlahnya mencapai ratusan ribu orang dengan mayoritas PMI. Para pekerja migran selama ini telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Hong Kong karena bekerja dengan baik,” kata Edison.

Baca juga: Indonesia Masuk Kategori “Low Impacted”di Global Terrorism Index 2004, BNPT: Ini Capaian Besar

Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Profesor Dr H Mohammed Rycko Amelza Daniel Msi. Dok. BNPT Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Profesor Dr H Mohammed Rycko Amelza Daniel Msi.

Sementara itu, Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Insinyur Jenderal (Irjen) Polisi Drs I Ketut Suardana menyebutkan bahwa PMI punya peran penting bagi negara.

Hal tersebut lantaran PMI menjadi penyumbang devisa kedua setelah sektor minyak dan gas (migas).

Oleh karena itu, Ketut menegaskan bahwa PMI tidak boleh berangkat ke luar negeri secara nonprosedural karena rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sebagai informasi, pada akhir sesi pada acara tersebut, dilakukan juga kegiatan pemutaran film dengan judul Pilihan.

Film itu diprakarsai oleh Noor Huda Ismail (Ruang Migran) dan diproduseri oleh Ani Ema Susanti. Film ini sendiri bercerita tentang kisah persoalan perempuan pekerja migran dan jebakan terorisme di media sosial.

Baca juga: Gelar Rakernas 2024, BNPT Fokuskan Perlindungan untuk Perempuan, Anak, dan Remaja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com