Mengenang "Ramadhan Politik" Harmoko

Karena pendekatan kritik ke rezim Orde Baru tidak bisa lugas, Zainuddin MZ menggunakan dua sisi, yaitu apresiasi dan kritik terhadap pemerintah di bawah kekuasaan Presiden Soeharto.

Mengapa dua sisi? Penguasa rezim Orde Baru sensitif terhadap kritik yang bertendensi positif maupun negatif, yang terstruktur maupun sporadik.

Dengan gaya bahasa yang memukau, dan irama yang energik, Safari Ramadhan Zainuddin MZ menarik jutaan umat Islam karena konten orasinya bernas, menarik, dan menggelitik.

Sementara pemerintah bisa menerima karena gaya dan ekspresi kiai sejuta umat sangat terukur. Selain itu, ungkapan-ungkapannya terdapat elemen-elemen pencerahan politik bagi umat Islam awam maupun terpelajar.

Bentuk-bentuk Safari Ramadhan yang bertendensi untuk sosialisasi maupun pendekatan politik dari para pejabat negara berlanjut pasca-Orde Baru.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Joko Widodo, dan pimpinan-pimpinan partai-partai, melakukan Safari Ramadhan dengan format yang sesuai selera masing-masing.

Safari Ramadhan SBY sebagian meniru gaya lama, kunjungan kerja dan singgah di masjid, tetapi itu jarang dilakukan. Momentum safari SBY pada hari besar agama di Masjid Istiqlal, misalnya. Atau menyelenggarakan hari besar Islam di Istana.

Pendekatan “kegiatan agama” di Istana dilanjutkan oleh Presiden Jokowi pada saat Nuzulul Quran, dan kesempatan lainnya.

Pola politisasi agama selalu dinamis, mengikuti perkembangan teknologi. Pada era teknologi informasi yang menyelenggarakan dan memfasilitasi media sosial, para elite politik maupun pejabat publik menggunakan jasa pesan pendek (WA), Facebook, Instragram, YouTube sebagai medium politisasi agama.

Mereka berkirim tausiyah, pesan-pesan keagamaan dengan tujuan para kolega mengenalinya, dan memahami di balik kiriman pesan terdapat kepentingan politik sekaligus sosialisasi politik untuk meraih jabatan dalam jangka waktu tertentu.

Strategi itu lebih dekat pada musim kompetisi politik (pemilihan presiden-wakil presiden, calog legislatif, calon gubernur, bupati). Kemasan pesan politisasi agama pun disesuaikan dengan format media dan kepentingan politik yang ingin diraih.