Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ingin Tetap Revisi UU Pilkada meski Sudah Ada Putusan MK

Kompas.com - 11/03/2024, 08:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan,  partainya tetap mendorong revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meski Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jadwal pelaksanaan Pilkada tetap November 2024.

Menurut Doli, revisi UU Pilkada tidak hanya tentang jadwal pelaksanaan Pilkada yang sempat diusulkan untuk dipercepat dari November menjadi September.

"Makanya, kalau kami tetap mendorong supaya terjadi revisi undang-undang itu. Nah soal jadwalnya nanti kita pelajari putusan MK itu dan juga situasi dinamika di dalam DPR," kata Doli saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu (10/3/2024).

Baca juga: UU Pilkada Bakal Direvisi Agar Pilkada 2024 Bisa Dimajukan Bulan September

Doli menilai, putusan MK tentang jadwal pelaksanaan Pilkada pun pada intinya menyerahkan kepada DPR selaku pembuat Undang-undang.

Di lain sisi, menurutnya, DPR mengajukan revisi UU Pilkada tidak hanya sekadar mengubah jadwal pemungutan suara.

"Masih banyak isu lain, apa? Satu, misalnya soal keserentakan pelantikan, ya. Kami waktu itu bahas, apa gunanya serentak Pilkadanya, tapi pelantikannya enggak serentak. Kan ya untuk apa diserentakkan pemilihannya tetapi pelantikannya enggak?" tanya Doli.

Lebih jauh, soal keserentakan pelantikan anggota DPRD juga dinilai menjadi urgensi DPR menggelar revisi UU Pilkada.

Sebab, selama ini tidak ada aturan tentang keserentakan pelantikan anggota DPRD.

"Jadi ada pelantikannya Agustus, September, Oktober, November gitu loh. Nah, jadi itu yang kemudian harus, juga perlu diatur di undang-undang atau revisi undang-undang itu," imbuh Ketua Komisi II DPR RI ini.

Baca juga: Mahasiswa Disabilitas Netra Gugat UU Pilkada ke MK, Minta Caleg Terpilih Mundur jika Nyalon Pilkada 2024

Meski mendorong revisi UU Pilkada, Partai Golkar disebut tetap melihat dinamika politik pasca Pemilu 2024.

Pasalnya, ia melihat konfigurasi dukungan pada partai politik di parlemen bisa saja berbeda setelah Pemilu 2024.

"Kan pasca-Pileg ini, pasca-Pilpres dan Pileg ini konfigurasi konsolidasi partai politiknya kan udah enggak bisa disamakan dalam sebelum Pilpres kan. Mungkin dulu ada teman-teman yang dukung berubah menjadi September, sekarang udah enggak lagi gitu. Nah, jadi tergantung itu semua nanti," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, MK melarang jadwal Pilkada serentak diubah. Hal itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024.

Pilkada 2024 sejauh ini dijadwalkan pemungutan suaranya pada 27 November 2024.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebutkan, Mahkamah perlu menegaskan mengenai jadwal yang telah ditetapkan dalam pasal 201 ayat (8) UU Pilkada

Baca juga: Kemendagri Sebut Usulan Pilkada Serentak 2024 Dipercepat Gugur Usai Ada Pertimbangan MK

Pasal tersebut menjelaskan, "Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024."

"Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten," kata Daniel membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang “Kompas”: 21,4 Persen Responden Anggap Pimpinan KPK Kurang Tegas

Survei Litbang “Kompas”: 21,4 Persen Responden Anggap Pimpinan KPK Kurang Tegas

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 30,6 Persen Publik Nilai Banyak Intervensi Pihak Luar di KPK

Survei Litbang "Kompas": 30,6 Persen Publik Nilai Banyak Intervensi Pihak Luar di KPK

Nasional
Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kominfo Jalani Sidang Tuntutan Kasus BTS 4G Hari Ini

Sosok yang Ancam "Buldozer" Kominfo Jalani Sidang Tuntutan Kasus BTS 4G Hari Ini

Nasional
KPK Belum Terima Konfirmasi Kehadiran Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto

KPK Belum Terima Konfirmasi Kehadiran Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto

Nasional
Jokowi-JK Menolak jadi Saksi Meringankan SYL

Jokowi-JK Menolak jadi Saksi Meringankan SYL

Nasional
Dilema Tapera di Tengah Kemarahan Publik dan Penyesalan Pemerintah

Dilema Tapera di Tengah Kemarahan Publik dan Penyesalan Pemerintah

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja KPK

Survei Litbang "Kompas": 58,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja KPK

Nasional
Dituntut 11 Tahun Bui di Kasus LNG, Karen Agustiawan Sampaikan Pembelaan Hari Ini

Dituntut 11 Tahun Bui di Kasus LNG, Karen Agustiawan Sampaikan Pembelaan Hari Ini

Nasional
SYL Hadirkan Saksi Meringankan, Sudah Surati Jokowi, Ma'ruf hingga JK

SYL Hadirkan Saksi Meringankan, Sudah Surati Jokowi, Ma'ruf hingga JK

Nasional
Rizieq Shibab Bebas Murni Hari Ini, Kemenkumham: Masa Bimbingan Berakhir

Rizieq Shibab Bebas Murni Hari Ini, Kemenkumham: Masa Bimbingan Berakhir

Nasional
Pengamat Sebut Ada Dua Konsekuensi jika Anies dan PDI-P Kerja Sama di Pilkada Jakarta

Pengamat Sebut Ada Dua Konsekuensi jika Anies dan PDI-P Kerja Sama di Pilkada Jakarta

Nasional
Mengembalikan Supremasi MPR, untuk Apa?

Mengembalikan Supremasi MPR, untuk Apa?

Nasional
Susul PDI-P, PKB Buka Pintu untuk Usung Anies di Pilkada Jakarta

Susul PDI-P, PKB Buka Pintu untuk Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rita Widyasari Ikuti Jejak Ayah Korupsi | PDI-P Gelar Wayangan Bercerita tentang Raja Pembangkang

[POPULER NASIONAL] Rita Widyasari Ikuti Jejak Ayah Korupsi | PDI-P Gelar Wayangan Bercerita tentang Raja Pembangkang

Nasional
Wakili Jokowi, Prabowo Terbang ke Yordania Hadiri KTT Tanggap Darurat Gaza

Wakili Jokowi, Prabowo Terbang ke Yordania Hadiri KTT Tanggap Darurat Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com