Pembelaan PSI di Tengah Tudingan Kenaikan Suara Tak Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menjadi sorotan lantaran perolehan suaranya tiba-tiba melonjak dalam beberapa hari terakhir.

Berdasarkan catatan sementara Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam situs pemilu2024.kpu.go.id milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB, misalnya, awalnya suara PSI berada di angka 2,86 persen atau 2.171.907 suara.

Namun, suara PSI melonjak menjadi 3,13 persen atau 2.402.268 suara pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.

Meroketnya suara PSI dalam waktu sekejap dinilai tak wajar. Akan tetapi, PSI membela diri dan menuduh ada penggirngan opini bahwa PSI melakukan kecurangan.

Modus loloskan PSI

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuding lonjakan suara PSI merupakan modus untuk meloloskan PSI ke "Senayan".

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Romi mengaku mendapatkan informasi bahwa terdapat dua modus untuk bisa meloloskan PSI ke parlemen.

"(Modus pertama) memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil yang jauh dari lolos PT (parliamentary threshold) kepada coblos gambar partai tersebut, (modus kedua) dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut," kata Romi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/3/2024).

Pihaknya juga mengaku mendengar ada operasi untuk memenangkan PSI yang digerakkan aparat. Mereka menargetkan penyelenggara pemilu di tingkat daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten/kota di Jawa dan 20.000 suara di setiap kabupaten/kota di luar Jawa.

Baca juga: Sirekap Pileg 2024 KPU Data 65,9 Persen: PDI-P Masih Tertinggi, PSI 3,12 Persen

Adapun operasi itu dilakukan dengan membiayai organisasi masyarakat (ormas) kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin seorang menteri. Mereka memiliki agenda untuk memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara.

"Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu," ujar Romi.

Sementara Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak diam atas kenaikan tak wajar suara PSI. Kedua lembaga ini pun diminta segera mengambil sikap.

"Kalau ada kenaikan signifikan mesti diklarifikasi sesegera mungkin," tegas Sahroni saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Bantahan KPU

KPU membantah adanya penggelembungan suara untuk perolehan suara PSI dalam Pemilu 2024.

Melonjaknya publikasi suara PSI di dalam situs pemilu2024.kpu.go.id disebut akibat kesalahan Sirekap yang bukan merupakan dasar yang sah untuk penghitungan suara.

"Tidak ada terjadi penggelembungan suara, yang ada adalah ketidakakuratan teknologi OCR (optical character recognition) dalam membaca foto formulir model C.Hasil plano. Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," kata anggota KPU RI, Idham Holik, kepada Kompas.com, Senin (4/3/2024).