Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Rapat Paripurna, Politikus PKS Kritik Wacana Dana BOS untuk Makan Siang Gratis

Kompas.com - 05/03/2024, 17:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydroes menyinggung program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ditengarai bakal menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Ia meminta rencana program tersebut menggunakan dana BOS diurungkan.

DPR sebagai pengawas kebijakan pemerintah, juga diwanti-wanti memerhatikan agar jangan sampai dana BOS digunakan untuk membiayai makan siang gratis.

"Amanah 20 persen biaya pendidikan itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan," kata Fahmi saat interupsi dalam rapat paripurna ke-13 DPR, Selasa (5/3/2024).

"Oleh karena itu kami sampaikan protes atas atau kritik jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengatakan program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan," lanjutnya.

Baca juga: Soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Kemenko PMK: Sabar, Masih Dirumuskan

Ia juga menyindir dan mengingatkan pemerintah bahwa saat ini belum ada presiden dan wakil presiden terpilih.

Oleh karena itu, menurutnya tidak pantas apabila pemerintah mensosialisasikan atau bahkan mensimulasikan program makan siang gratis kepada publik.

"Makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres cawapres di periode kampanye kemarin, sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS," jelasnya.

Politikus PKS ini mengaku tidak bisa menahan diri untuk mengkritik pemerintah soal wacana dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis.

Wacana tersebut, lanjut Fahmi, juga sudah mulai membuat tenaga pendidik gelisah.

"Teman-teman tenaga pendidik, teman-teman guru, mereka gelisah, mereka khawatir kemudian dana tersebut tergerus dan akhirnya yang sebagian dari dana BOS itu dipergunakan untuk menunjang honor mereka mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian," tutur Fahmi.

"Jadi saya mohon mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk terus mengawasi jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan," tutupnya.

Baca juga: Asosiasi Guru Tolak Dana BOS Sekolah Dipakai untuk Makan Siang Gratis

Diberitakan sebelumnya, pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta publik bersabar menunggu kepastian mengenai sumber anggaran program makan siang gratis.

Hal ini disampaikan Deputi I Kemenko PMK Nunung Nuryantoro merespons wacana dana BOS digunakan untuk membiayai program makan siang gratis.

"Saya kira sabar, kita juga masih belum lihat seperti apa programnya, memang masih harus dirumuskan," kata Nunung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Nunung pun mengaku belum mendapatkan informasi detil mengenai wacana mengalokasikan dana BOS untuk program makan siang gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com