Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puja-puji IKN, AHY Dinilai Rela Tinggalkan Pendukung

Kompas.com - 03/03/2024, 11:51 WIB
Irfan Kamil,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai rela meninggalkan pendukungnya demi kepentingan politik.

Hal ini disampaikan Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menanggapi perubahan sikap AHY berkait kebijakan pemerintahan.

Adapun perubahan sikap terjadi usai AHY ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Pendukung ditinggalkan, yang utama kepentingan elite tersalurkan, pendukung Demokrat jelas anti-Jokowi," kata Adi Prayitno kepada Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Baca juga: Kekuasaan Disebut Mengubah Sikap AHY Terhadap IKN

AHY yang selama sembilan tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi.

Hal tersebut tampak ketika AHY berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu (28/2/2024).

"Kekuasaan bisa mengubah segalanya, dari benci jadi cinta. Itu yang sepertinya yang terjadi pada AHY, dulu benci Jokowi sekarang memuji setengah mati," kata Adi Prayitno.

AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini.

Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN.

Praktis, puja puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu.

Baca juga: Kunjungi IKN, AHY: Kita Tak Ingin Asal Bangun, lalu Bermasalah Kemudian Hari

"AHY terlihat mabuk kepayang politik ke Jokowi yang telah mengangkatnya jadi menteri," kata Adi Prayinto.

Menurut dia, kekuasaan bisa mengubah segala sesuatu, termasuk sikap. Ini lah yang dinilai menjadi dasr perubahan sikap AHY. Termasuk pujian untuk IKN.

"Intinya, kekuasaan itu sepeti rasa cinta dan benci yang dalam banyak membutakan segalanya, bahkan kekuasaan mampu megunah iman politik seseorang secara drastis. Jangankan manusia, baja pun bisa melepuh jika ditetesi kekuasaan," tutur Adi Prayinto.

Terpukau dengan IKN

AHY mengaku terpukau dengan kawasan IKN ketika berkunjung langsung ke sana.

Dia mengatakan, IKN adalah mimpi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadirkan pusat pemerintahan baru dan kemajuan bangsa.

"Terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar Presiden Jokowi untuk menghadirkan pusat pemerintahan yang harapannya menjadi pusat kemajuan bangsa, pusat peradaban Nusantara yang kita harapkan ini benar-benar bisa menghadirkan kebijakan pada saatnya nanti yang terus memajukan ekonomi Indonesia," kata AHY dalam keterangannya 28 Februari 2024.

Baca juga: Momen Jokowi Nikmati Udara Pagi dan Sarapan di IKN Bareng AHY dkk

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, pemerintah tengah berupaya menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Berkaitan dengan upaya tersebut, dia mengatakan, pihaknya bertugas untuk menyiapkan lahan yang clean and clear.

Menurut AHY, kepastian hukum hak atas tanah menjadi satu hal penting yang bisa mendorong peningkatan investasi. "Kita berharap para investor juga punya keyakinan, kepastian hukum hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan secara komersial dan juga bisnis diharapkan berkembang," ujarnya.

"Dengan demikian, IKN bukan hanya menyedot investasi tetapi bisa mengembangkan ekonomi, bukan hanya tentunya di sekitar IKN tapi juga secara nasional," kata AHY lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com