Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puja-puji IKN, AHY Dinilai Rela Tinggalkan Pendukung

Kompas.com - 03/03/2024, 11:51 WIB
Irfan Kamil,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai rela meninggalkan pendukungnya demi kepentingan politik.

Hal ini disampaikan Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menanggapi perubahan sikap AHY berkait kebijakan pemerintahan.

Adapun perubahan sikap terjadi usai AHY ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Pendukung ditinggalkan, yang utama kepentingan elite tersalurkan, pendukung Demokrat jelas anti-Jokowi," kata Adi Prayitno kepada Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Baca juga: Kekuasaan Disebut Mengubah Sikap AHY Terhadap IKN

AHY yang selama sembilan tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi.

Hal tersebut tampak ketika AHY berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu (28/2/2024).

"Kekuasaan bisa mengubah segalanya, dari benci jadi cinta. Itu yang sepertinya yang terjadi pada AHY, dulu benci Jokowi sekarang memuji setengah mati," kata Adi Prayitno.

AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini.

Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN.

Praktis, puja puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu.

Baca juga: Kunjungi IKN, AHY: Kita Tak Ingin Asal Bangun, lalu Bermasalah Kemudian Hari

"AHY terlihat mabuk kepayang politik ke Jokowi yang telah mengangkatnya jadi menteri," kata Adi Prayinto.

Menurut dia, kekuasaan bisa mengubah segala sesuatu, termasuk sikap. Ini lah yang dinilai menjadi dasr perubahan sikap AHY. Termasuk pujian untuk IKN.

"Intinya, kekuasaan itu sepeti rasa cinta dan benci yang dalam banyak membutakan segalanya, bahkan kekuasaan mampu megunah iman politik seseorang secara drastis. Jangankan manusia, baja pun bisa melepuh jika ditetesi kekuasaan," tutur Adi Prayinto.

Terpukau dengan IKN

AHY mengaku terpukau dengan kawasan IKN ketika berkunjung langsung ke sana.

Dia mengatakan, IKN adalah mimpi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadirkan pusat pemerintahan baru dan kemajuan bangsa.

"Terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar Presiden Jokowi untuk menghadirkan pusat pemerintahan yang harapannya menjadi pusat kemajuan bangsa, pusat peradaban Nusantara yang kita harapkan ini benar-benar bisa menghadirkan kebijakan pada saatnya nanti yang terus memajukan ekonomi Indonesia," kata AHY dalam keterangannya 28 Februari 2024.

Baca juga: Momen Jokowi Nikmati Udara Pagi dan Sarapan di IKN Bareng AHY dkk

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, pemerintah tengah berupaya menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Berkaitan dengan upaya tersebut, dia mengatakan, pihaknya bertugas untuk menyiapkan lahan yang clean and clear.

Menurut AHY, kepastian hukum hak atas tanah menjadi satu hal penting yang bisa mendorong peningkatan investasi. "Kita berharap para investor juga punya keyakinan, kepastian hukum hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan secara komersial dan juga bisnis diharapkan berkembang," ujarnya.

"Dengan demikian, IKN bukan hanya menyedot investasi tetapi bisa mengembangkan ekonomi, bukan hanya tentunya di sekitar IKN tapi juga secara nasional," kata AHY lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com