Prabowo Jenderal Kehormatan, Penuntasan Kasus HAM Diprediksi Suram

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat Jenderal Kehormatan (HOR) kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dinilai menjadi pertanda pemerintah tidak mengutamakan penuntasan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sebab Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran pada Mei 1998 diduga karena terlibat penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pro demokrasi pada masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi.

"Ini adalah sebuah sinyal yang sangat jelas bahwa bagi pemerintahan Presiden Jokowi, penegakkan hukum atas berbagai kasus HAM bukan agenda prioritas pemerintahan," kata Peneliti Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya Yoes Kenawas saat dihubungi pada Kamis (29/2/2024).

Yoes memperkirakan dengan keputusan Jokowi memberikan Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan bakal berimbas kepada upaya penuntasan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses hukum.

Baca juga: Jenderal Kehormatan Prabowo dan Pengabaian Keadilan

"Ke depannya, harapan untuk penegakan hukum atas berbagai kasus HAM akan makin suram," ujar Yoes.

Yoes juga menyayangkan keputusan Jokowi yang seolah lupa dengan janjinya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 buat mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang salah satunya adalah kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi pada 1997 sampai 1998.

"Pada tahun 2014 Presiden Jokowi dapat memenangkan pemilu salah satunya karena dukungan kelompok-kelompok yang menginginkan adanya pengusutan atas pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu," ujar Yoes.

Yoes juga mempertanyakan alasan mendasar Jokowi memberikan gelar pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo.

Baca juga: Gelar Jenderal Kehormatan Dinilai Jadi Beban Baru Prabowo

"Memang memberikan pangkat kehormatan adalah hak prerogatif presiden. Namun, sekali lagi tidak ada alasan dan urgensi yang kuat mengapa Prabowo harus diangkat sebagai jenderal bintang 4," ucap Yoes.

Sebelumnya diberitakan, penyematan gelar itu dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Pemberian gelar kehormatan untuk Prabowo diumumkan Jokowi saat menyampaikan sambutan.

"Dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto," ujar Jokowi.

Baca juga: Cerita Jokowi soal Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo

"Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto," lanjut Jokowi.

Prabowo diduga terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pro demokrasi pada 1997 sampai 1998 atau menjelang Reformasi.

Jabatan terakhirnya adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dengan pangkat Letnan Jenderal (Purnawirawan).

Sampai saat ini tercatat ada 13 aktivis pro demokrasi yang masih dinyatakan hilang sekitar 1997-1998.

Adapun penculikan aktivis 1997/1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar, yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono.

Baca juga: Pro-Kontra Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo

Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, TNI Angkatan Darat. Saat aksi penculikan terjadi, Prabowo berstatus sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus).

Terkait peristiwa itu, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) TNI memutuskan memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran karena terbukti terlibat dalam penculikan dan penghilangan orang paksa terhadap sejumlah aktivis 1997/1998.

Pada 23 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mencopot Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad, lalu menempatkannya sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI.